DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja Jadi UU Ini 3 Kekuatan Resikonya Menurut Ahli
Riset Sosial Politik Kampus Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, mengutarakan tiga bahaya yang ada dari disahkankannya Perpu Cipta Kerja jadi undang-undang oleh DPR RI. Undang-undang itu sekarang ini mendapatkan banyak penampikan dari beragam komponen warga.
Bujet Pemulihan Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 2,9 Miliar Heru Budi Tahun Lalu Ada Tidak Bisa
Menurut Ubedilah, protes-protes itu otomatis memberikan tiga poin utama sebagai pertanda bahaya.
Menhub Budi Kreasi Membuka Posko Angkutan Lebaran 2023 untuk Koordinir Penerapan Mudik
“Pertama, memberikan DPR dan Presiden lebih memprioritaskan kebutuhan oligarki dibandingkan kebutuhan masyarakat banyak. Ini artinya DPR tidak mempunyai kepandaian sosial yang bagus, tidak mempunyai empati pada masyarakat kecil,” tutur Ubedilah dalam penjelasannya, Selasa, 21 Maret 2023.
Menurut Ubedilah, pasal-pasal dalam undang-undang itu semakin banyak memberikan keuntungan oligarki. Misalnya, Ubedilah menjelaskan pasal berkaitan gaji pekerja, pasal outsourcing, dan penghilangan pasal mengenai cuti panjang untuk pekerja wanita yang hamil dan melahirkan.
Kebalikannya, UU itu malah semakin banyak menampung beberapa pebisnis misalnya lewat pasal-pasal yang berkaitan hal pemberian izin tambang dan sebagainya.
Jokowi Sebutkan Harga Bawang Bombay Naik Menjelang Lebaran, Apa Manfaat Tipe Bawang Ini?
“Ke-2 , keputusan legitimasi Perpu Ciptaker jadi undang-undang ini memberikan seperti Angkuhsi Kekuasaan. Kesombongan kekuasaan,” kata Ubedilah.
Walau mendapatkan banyak penampikan, DPR RI masih tetap menetapkan Perpu itu jadi Undang-Undang sebab menganggap mereka disokong sebagian besar partai. Ubedilah menyebutkan ini membuat 80 % partai di parlemen bersama Presiden berasa bisa membuat undang-undang apapun itu.
“Sesuatu kesombongan yang meremehkan peranan substantif anggota DPR dan produknya,” kata Ubedilah.
Paling akhir, Ubedilah menyebutkan legitimasi Perpu Cipta Kerja jadi Undang-Undang memberikan terjadi adegan otocratic legalism atau sesuatu adegan pemerintah otoriter tapi dibuntel lewat produk legal undang- undang. Dengan undang-undang yang dibikin tersebut mereka selanjutnya dapat membuat ketentuan di bawahnya secara semena-mena berbungkus dasar undang-undang.
Tertangkap OTT KPK, Wali Kota Bandung Yana Mulyana Gagal Terlepas Mudik Gratis
1 menit yang lalu
Artikel Berkaitan
Menhub Budi Kreasi Membuka Posko Angkutan Lebaran 2023 untuk Koordinir Penerapan Mudik
Jokowi Sebutkan Harga Bawang Bombay Naik Menjelang Lebaran, Apa Manfaat Tipe Bawang Ini?
Masalah RUU Perampasan Asset Siap Dikirimkan ke DPR, Ini Keterangan Komplet Mahfud Md
Panitia Musra Sukarelawan Jokowi Sebutkan Prabowo, Ganjar, Airlangga dan Sandiaga Kuat
Survey Nasional LPI, Kepuasan Milenial Papua ke Jokowi sampai 82,31 %
LBH Warga Kira Grasi Jokowi ke Merry Utami Cuma 1/2 Hati
Referensi Informasi
Wali Kota Bandung Tertangkap OTT KPK, Terima Suap Penyediaan CCTV dan Jaringan Internet
6 jam yang lalu
Jadi Partai Juara Pemilu 2019, PDIP Terima Dana APBN Rp 27 Miliar Setiap Tahun
14 jam yang lalu
Mahfud Md Sebutkan Pemerintahan Akan Lobi Ketua umum Partai politik Masalah Legitimasi RUU Perampasan Asset
18 jam yang lalu
Pemerintahan Tambah Pelabuhan dan Feri di Dermaga Merak Mengantisipasi Kenaikan Pemudik Tahun ini
21 jam yang lalu
Keadaan Pos Polisi Makassar Selesai Terserang Orang Tidak Dikenali
22 jam yang lalu
Kecelakaan Berturut-turut 8 Mobil di Tol Semarang – Solo, Polisi: Sangkaan Pengemudi Truk Mengantuk dan Rem Blong
22 jam yang lalu
Kecelakaan Berturut-turut di Tol Semarang – Solo, Truk Trailer Tubruk 7 Kendaraan
23 jam yang lalu
Korban Meninggal Kecelakaan Berturut-turut di Jalan Tol Semarang-Solo Semakin bertambah Jadi 8 Orang
1 hari kemarin
Malam-malam, Jokowi Bagi Beberapa ribu Bantuan sosial di Bogor
1 hari kemarin
Bila Konsolidasi Besar Tercipta dan Calon presiden dari PDIP, Sekjen PAN: Dapat Dimusyawarahkan
1 hari kemarin
Menhub Budi Kreasi Membuka Posko Angkutan Lebaran 2023 untuk Koordinir Penerapan Mudik
54 menit yang lalu
Menteri Perhubungan (Menhub) membuka Posko Angkutan Lebaran 2023 di Kantor Kementerian Perhubungan untuk mengawasi kegiatan mudik.
Jokowi Sebutkan Harga Bawang Bombay Naik Menjelang Lebaran, Apa Manfaat Tipe Bawang Ini?
2 jam yang lalu
Menurut Jokowi, harga barang dasar turun dan konstan terkecuali bawang bombay yang naik. Apa faedah konsumsi bawang tipe ini?
Masalah RUU Perampasan Asset Siap Dikirimkan ke DPR, Ini Keterangan Komplet Mahfud Md
2 jam yang lalu
Mahfud Md mengatakan semua kementerian dan instansi pemerintah sudah menyetujui draft RUU Perampasan Asset yang hendak selekasnya dikirim ke DPR.
Panitia Musra Sukarelawan Jokowi Sebutkan Prabowo, Ganjar, Airlangga dan Sandiaga Kuat
13 jam yang lalu
Panitia Musra Sukarelawan Jokowi, Panel Barus, menjelaskan sepanjang penerapan musra ada empat nama yang masuk radar calon presiden di pemilihan presiden 2024.
Survey Nasional LPI, Kepuasan Milenial Papua ke Jokowi sampai 82,31 %
14 jam yang lalu
Survey terkini Instansi Pemilih Indonesia (LPI) memperlihatkan kepuasan milenial Papua pada Presiden Jokowi sentuh sampai 82,31 %
LBH Warga Kira Grasi Jokowi ke Merry Utami Cuma 1/2 Hati
14 jam yang lalu
LBH Warga memandang grasi Presiden Jokowi ke terpidana mati kasus nartkotika Merry Utami cuma 1/2 hati.
Menjelang Lebaran, Jokowi Membagi-bagi Sembako sampai Hampers ke Masyarakat Bogor
15 jam yang lalu
Presiden Jokowi membagi-bagi paket sembako sampai hampers ke masyarakat Kota Bogor, Jumat sore.
Sukarelawan Ganjar Sebutkan Lawatan Jokowi ke Depok Code Keras
17 jam yang lalu
GP Center menggerakkan Kaesang Pangarep, anak Jokowi, untuk maju Pemilihan kepala daerah Depok 2024.
Jokowi Berikan Grasi ke Merry Utami, ICJR: Cara Baru Pengatasan Terpidana Mati
17 jam yang lalu
Menurut ICJR, Merry Utami sebagai korban perdagangan orang yang sudah duduk di barisan nantikan terpidana mati lebih dari 20 tahun
Pengajuan RUU Perampasan Asset ke DPR Nantikan Jokowi Pulang dari Jerman
19 jam yang lalu
Mahfud MD menyebutkan faksinya akan ajukan dokumen substansif RUU Perampasan Asset ke DPR RI sehabis pulang Presiden Jokowi dari Jerman.
Paling populer di Nasional
Wali Kota Bandung Tertangkap OTT KPK, Terima Suap Penyediaan CCTV dan Jaringan Internet
6 jam yang lalu
Profile Wali Kota Bandung Yana Mulyana yang Tertangkap OTT KPK
5 jam yang lalu
Menanti Keputusan Dewas KPK untuk Firli Bahuri Kasus Lepas Brigjen Endar Priantoro, Ini Profile 5 Anggotanya
20 jam yang lalu
KPK Bawa Wali Kota Bandung Yana Mulyana ke Jakarta Sesudah Tertangkap OTT
5 jam yang lalu
Pengajuan RUU Perampasan Asset ke DPR Nantikan Jokowi Pulang dari Jerman
19 jam yang lalu
13 jam yang lalu
KPK Sita Tanah dan Hotel Lukas Enembe Sebesar Rp 40 Miliar
19 jam yang lalu
Mahfud Md Sebutkan Pemerintahan Akan Lobi Ketua umum Partai politik Masalah Legitimasi RUU Perampasan Asset
19 jam yang lalu
Survey Nasional LPI, Kepuasan Milenial Papua ke Jokowi sampai 82,31 %
14 jam yang lalu
Jadi Partai Juara Pemilu 2019, PDIP Terima Dana APBN Rp 27 Miliar Setiap Tahun
14 jam yang lalu
Terbaru di Nasional
Tertangkap OTT KPK, Wali Kota Bandung Yana Mulyana Gagal Terlepas Mudik Gratis
1 menit yang lalu
Beberapa jenis Cuti yang Diputuskan Pemerintahan, Cuti Bersama sampai Cuti Besar
39 menit yang lalu
Cak Imin Bantu Luhut Tolak Keinginan Cina Menjadikan APBN Agunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung
1 jam yang lalu
Masalah RUU Perampasan Asset Siap Dikirimkan ke DPR, Ini Keterangan Komplet Mahfud Md
2 jam yang lalu
Saat Reses DPR 14 April – 15 Mei 2023, Apakah yang Harus Ditangani Anggota DPR?
3 jam yang lalu
TPNPB-OPM Usir Masyarakat Intan Jaya dari Kampungnya untuk Berperang dengan TNI-Polri
3 jam yang lalu
5 Bukti Gempa bumi Tuban, Dirasa di Beberapa puluh Kota Jawa Timur
3 jam yang lalu
Profile Marthinus Hukom Komandan Densus 88 Antiteror
3 jam yang lalu
Hasil Alih bentuk Vokasi Ke arah Hannover Messe 2023
4 jam yang lalu
Profile Densus 88, Berikut Operasi-operasi Antiteror yang Populer
4 jam yang lalu
Info
Jaringan Media
Media Sosial
Ambil Program Tempo