Ini Jawaban Seperti masalah Tekanan Mundur dari Kepala BRIN

 

Kepala Tubuh Penelitian dan Pengembangan Nasional (Kepala BRIN) Seperti Tri Handoko malas menyikapi tekanan supaya dianya mundur dari kedudukannya. Di pertemuan dengar opini, Komisi VII DPR sampaikan tekanan supaya pemerintahan melepas Seperti dari kedudukannya sesudah memberi beberapa catatan.

“Maaf, tidak ada respon Mbak Tik,” ucapnya singkat menjawab saat dikontak, Sabtu, 4 Februari 2023.

Ada Kritikan Masalah Turunnya Index Pemahaman Korupsi, Anggota DPR: Wujud Kesayangan ke KPK dan Jokowi

4 Februari Hari Kanker Sedunia Close the Care Jarak Jadi Topiknya

Tekanan itu dikatakan anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam Ali. Menurut Ali, usaha penggantian kepala BRIN ini jadi awalnya dalam menyelematkan instansi pengembangan dan peningkatan tehnologi yang berada di tanah Indonesia.

“Kami memberikan dukungan penuh keputusan rapat Komisi VII DPR untuk menganti Kepala BRIN,” ucapnya.

Lanjut dia menjelaskan, support ini tidak terlepas dari penilaian performa BRIN. Di mana menurut Ali, telah jalan 2 tahun, BRIN tidak memberikan gerakan progresif yang berarti dimulai dari peraturan atau koalisi kelembagaan berkaitan.

 

4 Bukti mengenai Wawasan Pemerlakukan Genting Sipil di Papua

“Yang terdapat justru pro-kontra dan ketidakprofesionalan dari beberapa petinggi BRIN,” tutur Syaikhul diambil dari situs dpr.go.id pada Rabu, 1 Februari 2023.

Wakil Ketua Komisi Penelitian Maman Abdurrahman memberikan dukungan pemunduran diri kepala BRIN saat rapat mengulas peruntukan bujet 2023 BRIN pada Senin, 30 Januari kemarin.

Di pertemuan, diuraikan Maman bujet BRIN untuk program warga pada tahun kemarin sebesar lebih kurang Rp 800 miliar. Tetapi, katanya, yang terlaksana cuma Rp 100 miliar.

“Pertanyaan paling simpel, ke mana Rp 700 miliarnya itu?,” katanya

Menurut pendangan Maman, BRIN punyai banyak permasalahan di intern, masalah jalinan di antara sama-sama peneliti, sampai perlakuan tidak professional yang sudah dilakukan petinggi berkaitan di BRIN. Oleh karenanya, dia minta pertanggungjawaban penuh Seperti sebagai Kepala BRIN.

“Saya tegas referensikan penggantian Kepala BRIN. Karena hampir 2 tahun selalu memiliki masalah semacam ini,” kata Maman.

Dia mengarah pada laporan Koran Tempo bertema Patgulipat Dana Penelitian Berkelit Diseminasi Konstituen edisi Senin, 30 Januari 2023. Dalam laporan itu, Tempo menyorot beberapa permasalahan di badan BRIN.

Misalkan, program Warga Menanyakan BRIN Menjawab (MBBM) yang digagas semenjak tahun kemarin. Tempo mendapat sebundel document gagasan penyelenggaraan MBBM tahun 2023. BRIN disebutkan menyarankan anggota Komisi VII DPR beberapa 51 orang untuk memperoleh porsi training.

Untuk setiap training, BRIN membagikan Rp 150-300 juta. Dalam satu tahun, porsi training untuk setiap anggota dewan diprediksi capai Rp 4,8 miliar.

Adapun bila ditotal untuk 51 orang, karena itu porsi bujet program MBBM 2023 ditaksir mancapai Rp 244,8 miliar. Tidak cuma anggota dewan, peserta training yang disebut konstituen atau anggota partai memperoleh keuntungan dari program ini.

Maman menentang bila dana itu dicicipi oleh semua anggota Komisi VII dan memandang laporan itu sebagai generalisasi. Walau begitu, dia minta KPK, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan BPK untuk selekasnya menginvestigasi kasus ini.

Seirama dengan Maman, anggota DPR Komisi Penelitian Fraksi Partai Golkar Gandung Pardiman menyarankan Kepala BRIN selekasnya ditukar. Dia bahkan juga akui benci dengan Kepala BRIN.

Gandung ikut menyarankan audit dan interograsi berkenaan perjalanan keuangan BRIN yang dikatakannya banyak dikorupsi.

“Saya saran audit, interograsi mengenai perjalanan keuangan BRIN. Banyak yang dikorupsi itu, saya percaya seyakin-yakinnya. Semakin lama saya benci dengan Kepala BRIN. Kita panggil BPK,” katanya.

Anggota Komisi Penelitian Fraksi Partai NasDem Rico Sia selanjutnya bertanya program BRIN untuk warga yang banyaknya capai Rp 800 miliar. “Apa dari program itu cair semua?,” katanya.

Handoko selanjutnya memberi respon dengan menerangkan jika semuanya yang dibelanjakan oleh BRIN pangkalannya at biaya alias dibayar sesuai pengeluaran riel, bukan lumpsump atau pendanaan diberi sekalian ke yang melakukan pekerjaan. Dia memberikan contoh program MBBM yang dibujetkan sejumlah Rp 300 juta.

“Kita tidak tahu habis berapakah, bergantung at biaya. Jika ada 100 orang kita bayar 100 orang, jika 200 orang ya 200 orang,” tutur Handoko.

“Bermakna uangnya ada?,” bertanya Rico.

“Yang kami kejar volume penerapan, bukan gelondongannya,” jawab Handoko.

Awalnya, Seperti Tri Handoko seperti diambil dari Koran Tempo menjelaskan MBBM sebagai salah satu program diseminasi BRIN langsung ke warga. “Ini sesuai inspirasi anggota Komisi VII DPR yang dikatakan sepanjang rapat dengar opini yang terbuka untuk umum,” kata Handoko.

Menurut Handoko, Komisi VII meminta supaya MBBM bisa dikerjakan di wilayah penyeleksian tiap anggota Dewan. Handoko menyepakati saran itu asal sesuai perundang-undangan. Maksudnya, diseminasi beberapa hasil penelitian BRIN yang bisa digunakan langsung oleh warga. Ia menjelaskan BRIN mengongkosi penerapan program sesuai keperluan riel di atas lapangan.

“Terang tidak karena mungkin bujet BRIN yang mengambil sumber dari rupiah murni kurang dari 20 %. Program MBBM cuma dapat menggunakan rupiah murni.” Handoko bercerita bujet BRIN malah diprioritaskan untuk penelitian dan riset dengan beragam program. Satu diantaranya lewat sistem call for proposal.

“Terserah periset, jika ingin turut, ya, harus bersaing. Bukan kita memerintah. Jika periset diminta, ya, di mana kreasinya,” sebut Handoko saat diinterviu Tempo pada 17 Januari kemarin.

Profile Seperti Tri Handoko, Kepala BRIN yang Dipaksa Mundur oleh DPR

Informasi Seterusnya

Hakim Sebutkan Bila Cuma Ingin Bantai Yosua, Ferdy Sambo Cukup Panggil Ricky Rizal

4 menit yang lalu

Artikel Berkaitan

Ada Kritikan Masalah Turunnya Index Pemahaman Korupsi, Anggota DPR: Wujud Kesayangan ke KPK dan Jokowi

4 Bukti mengenai Wawasan Pemerlakukan Genting Sipil di Papua

Pemerintahan Matangkan Intisari RUU Perampasan Asset yang Didorong Jokowi Usai Tahun Ini

Delegasi Ukraina Berikan Pesan Damai ke Indonesia

Masalah Buat Macet Program InaTEWS, Kepala BRIN Sebutkan Peranan BMKG

Laboratorium LAPAN di Pasuruan Ditutup, Kepala BRIN: Kecil Sekali

Turunnya Index Pemahaman Korupsi Indonesia menurut anggota Komisi III DPR bukan data dan bukti, tetapi pemahaman.

Menurut Wakil Ketua DPR Sektor Politik dan Keamanan Lodewijk Paulus, sekarang ini keadaan Papua dalam status genting sipil susul penyanderaan TPNPB-OPM

Jokowi menggerakkan supaya RUU Perampasan Asset selekasnya usai sebagai tanggapan atas jebloknya Index Pemahaman Korupsi (IPK) Indonesia

Delegasi Ukraina yang bertandang ke Jakarta sampaikan pesan damai untuk Indonesia.

Kepala BRIN janji menggerakkan penelitian untuk mekanisme diagnosis tsunami yang terbaik.

Kepala BRIN memandang alat yang terdapat cuma teropong kecil dan balon.

Astronom pemula yang bersatu dalam Komunitas Komunikasi Astronom Pemula Lintasi Jawa Timur menyuratkan Kepala BRIN Seperti Tri Handoko.

Harga ticket masuk candi Borobudur pernah menjadi masalah, terakhir Sandiaga Uno sebutkan harga tiklet di antara Rp 100 Ribu – Rp 500 Ribu. Luhut juga sepakat.

Anggota Komisi Hukum DPR memberikan contoh kasus pengusutan Formulasi E yang sering dipertemukan dengan Anies Baswedan saat pertemuan dengan KPK.

Politisi Partai Demokrat menanyakan ke Ketua KPK Firli Bahuri masalah berita komisi anti-korupsi ingin mentersangkakan seorang dan mundurnya Fitroh.