Jokowi Keluarkan Perpu Cipta Kerja Ini Respon Serikat Pekerja

Partai Pekerja dan Organisasi Serikat Pekerja menanggapi ditekennya Ketentuan Alternatif Undang-undang mengenai Cipta Kerja. Presiden Partai Pekerja Said Iqbal menjelaskan dari sejak awalnya pekerja memang menyarankan dibikin Perpu untuk omnibus law atay UU Cipta Kerja, bukan diulas kembali di parlemen oleh DPR bersama pemerintahan pada pasal-pasal yang serupa.

Malam Tahun Baru 2023 di Jakarta Cermati Titik Kemacetan Ini

“Ini tahun politik. Bisa terjadi diplomatisasi bila dilaksanakan ulasan ulangi,” tutur ia melalui info tercatat pada Jumat, 30 Desember 2022. Bahkan juga, menurutnya, tidak tutup peluang bisa terjadi kejar tampil dan banyak persoalan lain seperti saat ulasan omnibus law pada awal. “Maka dari itu, Perpu ialah jalan yang terbaik.”

Masalah isi Perpu-nya, Said Iqbal akui belum mengetahui. Hingga, faksinya tidak dapat tentukan sikap akan terima atau menampik pada Perpu itu. Tetapi, saat sebelum Perpu keluar, Said Iqbal akui sempat mengulas bersama team dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk menyarankan koreksi pada cluster ketenagakerjaan supaya memperoleh win-win solution.

Dalam tatap muka dengan Kadin, sudah terwujud beberapa persetujuan. Salah satunya masalah gaji minimal, yang pokoknya dibalikkan ke UU 13 Tahun 2003. Untuk peningkatan gaji minimal didasari pada inflansi dan pertimbuhan ekonomi, dan menimbang survei tuntutan hidup pantas. Gaji minimal diputuskan oleh Gubernur.

“Gaji minimal sectoral dalam saran kami masih tetap ada. Seperti UMSP untuk propinsi dan UMSK untuk kabupaten atau kota. Tapi berlainan dengan UU 13, di mana gaji minimal sectoral ditetapkan pada tingkat nasional. Bukan ditetapkan pada tingkat wilayah,” kata Said Iqbal.

Saran selanjutnya ialah berkaitan dengan outsourcing. Bila dalam UU Cipta Kerja outsourcing dibebaskan di semua tipe tugas, karena itu sarannya sama dengan UU Nomor 13 Tahun 2023, yaitu harus tetap ada limitasi. Dalam pada itu, masalah pasal pegawai kontrak yang dalam UU Cipta Kerja tidak terbatasi masa kontraknya, dan pekerja menyarankan harus ada batas masa kontrak.

“Saran kami kembali lagi ke UU Nomor 13 Tahun 2003, jika pegawai kontrak periode kontraknya optimal lima tahun dengan masa kontraknya terbatasi 5x,” katanya. “Ini untuk menghindar kontrak kerja yang berkali-kali tanpa pengangkatan jadi pegawai masih tetap.”

Selainnya permasalahan gaji minimal, outsourcing, dan pegawai kontrak, hal-hal lain yang diusulkan dibalikkan ke UU Nokor 13 Tahun 2003 ialah pesangon, tetapi dengan modifikasi. Menurut untuk perhitunngan pesangon tidak ada peralihan. Tapi dasar gaji yang dipakai sebagai penghitungan pesangon ialah 4 kali penghasilan tidak terkena pajak atau PTKP.

“Dengan begitu buat mereka yang gajinya semakin besar dari 4 PTKP, karena itu gajinya dihitung optimal 4 PTKP,” sebut Said Iqbal.

Disamping itu, ia menambahkam, pebisnis bisa pilih asuransi pesangon dengan mendaftar buruhnya ke pengurus asuransi pesangon yang dalam masalah ini dapat diatur oleh BPJS Ketenagakerjaan. Masalah iurannya berapakah, Said Iqbal berkata, dapat dibicarakan selanjutnya, tetapi harus ditegaskan faedahnya sama dengan undang-undang dan semua pungutan dibayarkan oleh pebisnis.

Dan berkenaan penghentian hubungan kerja atau PHK, jam kerja, lembur, ancaman, dan hak gaji pekerja wanita di saat cuti haid dan melahirkan, semua dibalikkan ke UU Nomor 13 Tahun 2023. “Tersebut isi Perpu yang kami usulkan sesudah berunding dengan Team Kadin yang mengepalai bidang ketenagakerjaan,” sebut Said Iqbal.

Partai Pekerja, kata Said Iqbal, mengharap masalah petani masalah bank tanah yang dihubungkan dengan reforma agraria, masalah lingkungan hidup, dan hak asasi juga manusia diperkokoh dalam Perpu. Tetapi, Said Iqbal memperjelas apa isi Perpu yang telah dikeluarkan belum ketahuinya. “Bagiamana sikap kami pada Perppu itu? Akan kami dalami dahulu, apa bakal ada tindakan penampikan atau kami terima,” katanya.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi sah menandatangani Ketentuan Pemerintahan Alternatif Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja. Penerbitan Perpu Cipta Kerja itu dipublikasikan Jumat, 30 Desember 2022.

Menteri Koordinator Sektor Ekonomi Airlangga Hartarto akui diundang oleh Jokowi untuk sampaikan penentuan Perpu itu. Jokowi juga bicara dengan Ketua DPR Puan Maharani masalah keputusan itu. Adapun Perpu itu akan gantikan UU Cipta Kerja.

“Pada konsepnya ketua DPR telah terinformasi berkenaan Perpu mengenai Cipta Kerja dan ini berdasar pada ketentuan perundang-undangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU7/2009,” tutur ia dalam pertemuan jurnalis yang ditayangkan secara online lewat account YouTube Sekretariat Presiden, Jumat

Perpu Cipta Kerja sebetulnya telah syah. Tetapi legalitas penerbitan Perpu ini pantas ditanyakan.

Politisi Partai Demokrat Santoso menjelaskan pemakzulan pada Jokowi tidak dapat muncul karena Perpu Cipta Kerja. Konsolidasi gendut bantu Jokowi.

Politisi Partai Demokrat Lucy Kurniasari menjelaskan, Perpu Cipta Kerja hilangkan cuti panjang dan mengatur liburan satu hari saja.

Presiden Jokowi mengeklaim dapat menerangkan terbitnya Perpu Cipta Kerja. Menurutnya, masalah biasa.

DPR disuruh selekasnya akhiri periode reses untuk mengulas masalah Perpu Cipta Kerja dan pemakzulan pada Presiden Jokowi.

Proses penerbitan Perpu Cipta Kerja dipersoalkan. Beberapa pakar hukum tata negara memandang, penerbitan perpu dilaksanakan saat negara genting.

Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha menjelaskan penerbitan Perpu Cipta Kerja meremehkan penyertaan rakyat. Dapat berbuntut pemakzulan?

Penerbitan Perpu Cipta Kerja dipandang menihilkan keterlibatan khalayak dalam negara demokrasi . Maka preseden jelek untuk demokrasi di Indonesia.

Partai Buruhmenyikapi masalah penetapan gaji dalam Ketentuan Pemerintahan Alternatif Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja.

Partai Pekerja menampik ketentuan masalah tenaga pindah daya dalam Ketentuan Pemerintahan Alternatif Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja.