Kemacetan ialah permasalahan jalan raya di beberapa perkotaan, baik di Jakarta atau kota lain. Beragam peraturan dilaksanakan untuk menangani kemacetan, seperti pada Jakarta dimulai dari 3 in 1, ganjil genap, sampai saat ini yang ramai dibicarakan yakni jalan berbayar atau ERP. Lantas, mengapa banyak kota masih tetap macet? Bagaimanakah cara menanganinya?
Akademiki Prodi Tehnik Sipil UNIKA Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menerangkan permasalahan macet ini, baik di Jakarta dan sekelilingnya atau di beberapa kota lain, karena supremasi kendaraan individu. Disamping itu, kurangnya jasa angkutan atau angkutan umum. Menurut Djoko, Pemda, terkecuali Jakarta, tidak punyai kekuatan keuangan dalam menyiapkan transportasi umum sendiri hingga perlu tunjangan pemerintah pusat.
Jalan Berbayar Dapat Diaplikasikan Setahap, DTKJ: Tingkatan Awalnya Kendaraan Roda Empat
“Bappenas pada 2019 mengatakan tahun 2045 diprediksi 230 juta warga akan berada tinggal di perkotaan. Imbas saat ini, rugi ekonomi karena kemacetan di Jabodetabek sejumlah Rp 71,4 triliun /tahun karena pemborosan bahan bakar dan waktu lenyap. Terjadi pemborosan BBM sejumlah 2,dua juta liter setiap hari,” kata Djoko.
Tergantung pada kendaraan individu
Selanjutnya, dia menjelaskan saat masyarakat telah makin tergantung pada kendaraan individu karena itu angkutan umum akan ditinggal. Jakarta telah bagus mempunyai mekanisme angkutan umum yang bagus, terpadu, dan nyaman. Tetapi, beberapa daerah penyangga saat ini masih sedikit yang mempunyai transportasi umum yang ideal hingga kendaraan individu saat ini masih penuhi jalanan Jakarta.
“Pemakai angkutan perkotaan alami pengurangan permintaan secara berarti saat warga makin bergantung pada kendaraan individu. Jika didiamkan karena itu angkutan perkotaan hampir musnah dan telah banyak beberapa kota di Indonesia tidak mempunyai kembali transportasi umum yang ideal. Bila ada, tinggal tersisa armada yang mampu bekerja apa yang ada tetapi tidak dapat kembali lakukan peremajaan,” sebut Djoko.
Jakpro Claim LRT Jakarta Babak 1B Velodrome-Manggarai Ditarget Usai Akhir 2024
Karena itu, pengamanan angkutan perkotaan harus jadi fokus utama peraturan pemerintahan. Interferensi pemerintahan diperlukan untuk meremajakan kembali dan kembalikan daya saing angkutan perkotaan. Implementasi pola pembelian servis (buy the servis) sebagai interferensi yang dapat dilaksanakan pemerintahan dengan beli produksi jasa angkutan perkotaan.
Management transportasi pola buy the servis (BTS) tidak memakai mekanisme setoran, sopir mendapatkan upah bulanan, operator cuma fokus pada servis, pembayaran sesuai km service, dan memiliki standard servis tertentu. BTS dilaksanakan dengan beli service dari operator dengan standard servis minimum yang diputuskan.
Kota-kota yang dipandang Djoko sukses mengaplikasikan pola itu ialah Solo, Surabaya, Palembang, Medan, Yogyakarta, Purwokerto, Banyumas, Banjarmasin, Bogor, Makassar, dan Denpasar. Perubahan pemakai sepeda motor ke transportasi umum capai 60 %.
Batik Solo Trans mulai bekerja Juli 2020 mempunyai enam koridor dengan panjang 227,5 km, 54 titik integratif terhitung angkutan feeder, menjalankan 116 unit bis sedang dan besar. Rerata tingkat isian statis 66,89 %, perubahan pemakai sepeda motor 77 %. Batik Solo Trans layani sampai teritori Lapangan terbang Adi Soemarmo dan ada peraturan menantang arus di Jalan Slamet Riyadi.
Seterusnya, Trans Musi Jaya Palembang mulai bekerja 2 Juni 2020 mempunyai empat koridor (127,2 km) dengan 11 titik integratif, menjalankan 194 unit bis sedang dan besar. Rerata tingkat isian statis 24,74 %, perubahan pemakai sepeda motor 60 % sebagai simpatisan LRT Sumatera Selatan.
“Contoh lain Trans Metro Deli Medan yang mulai bekerja November 2021 mempunyai lima koridor (143,19 km) dengan 9 titik integratif, menjalankan 72 unit bis besar dan sedang. Rerata tingkat isian statis 50,68 %, perubahan pemakai sepeda motor 52 %,” katanya.
Informasi Seterusnya
Bahaya Mengontrol Pasangan
47 menit yang lalu
Artikel Berkaitan
Jalan Berbayar Dapat Diaplikasikan Setahap, DTKJ: Tingkatan Awalnya Kendaraan Roda Empat
Jakpro Claim LRT Jakarta Babak 1B Velodrome-Manggarai Ditarget Usai Akhir 2024
Ada Project MRT, Baca 6 Eksperimen Lalu Lintasi di Teritori Patung Kuda
Pemerhati Nilai Ojol Masih tetap Harus Terkena Biaya ERP Jakarta
Heru Budi: Kemacetan di Jakarta Menyusut Sesudah Ibu Kota Berpindah ke IKN
27 Titik Putar Kembali di Jakarta Akan Ditutup Mulai Juni 2023, Ini Daftar Lokasinya
Beberapa sopir ojek online (ojol) melangsungkan demo di muka kantor Balai Kota DKI Jakarta menampik gagasan implementasi jalan berbayar.
LRT Jakarta jalur Velodrome-Manggarai diharap bisa mempermudah mobilisasi warga dan menggerakkan integratif model transportasi KRL dan MRT.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta memanipulasi jalan raya di teritori Patung Kuda sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI) karena ada project MRT Babak 2
Pemerhati transportasi, Djoko Setijowarno, memandang ojol harus tetap dikenai biaya ERP Jakarta.
Pj Gubernur DKI Heru Budi memproyeksikan kemacetan di Jakarta akan menyusut sesudah ibukota berpindah ke IKN di Kalimantan Timur.
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan tutup 27 titik putar kembali (u-turn) yang berada di Ibu Kota mulai Juni 2023.
Dishub DKI mulai lakukan penutupan 27 putar kembali pada Juni 2023. Akan lewat periode eksperimen sepanjang 3 bulan. Baca lokasinya.
Ada dua tipe surat tilang, yaitu surat tilang warna merah dan surat tilang warna biru. Lalu, apakah bedanya ke-2 nya?
Pengkajian implementasi ERP mempunyai tujuan untuk mengurai beberapa titik kemacetan di Jakarta supaya pemakai kendaraan individu berpindah ke transportasi khalayak.
Yayat Supriatna menjelaskan implementasi mekanisme transaksi bisnis tol nirsentuh atau MLFF dapat kurangi kemacetan sampai 30 %.