Narasi Mahfud Md masalah Sangkaan Pencucian Uang Rafael Alun 10 Tahun Lalu
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mulai bicara masalah ada kritikan di sosial media masalah dianya yang baru ketahui sangkaan pencucian uang bekas Kepala Sisi Umum Ditjen Pajak Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo. Walau sebenarnya, sangkaan itu telah diendus oleh kewenangan berkaitan semenjak sepuluh tahun kemarin.
“10 tahun lalu saya tidak paham, orang saya bukan Menkopolhukam (saat itu),” kata Mahfud saat dijumpai selesai sidang cabinet bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023. Mahfud dikukuhkan Jokowi pada 23 Oktober 2019.
Sebutkan Negara Baik bila Hukumnya Baik, Mahfud Md: Kredibilitas Hakim Tidak Tergantung Ketentuan
Rafael Alun ialah orangtua dari Mario Dandy, remaja yang menyiksa David, anak pejabat GP Anshor. Kasus ini merambat kemanapun, satu diantaranya ungkap harta fenomenal Rafael yang tidak sesuai dengan pos kedudukannya. Buntutnya, Rafael dicabut dari kedudukannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan telah dicheck Komisi Pembasmian Korupsi.
Saat kasus penindasan pada David berikut Mahfud ketahui masalah sangkaan pencucian uang Rafael. Mahfud akui secara langsung mengontak Pusat Laporan dan Analitis Transaksi bisnis Keuangan (PPATK) untuk mengonfirmasi sangkaan ini. “Saya Ketua Team Pengarah Tindak Pidana Pencucian Uang, Sekretarisnya PPATK,” katanya.
“Itu bagaimana uangnya? Oh pak sepuluh tahun lalu telah kami adukan, tetapi oleh Komisi Pembasmian Korupsi tidak dilakukan tindakan,” kata Mahfud tirukan pembicaraannya dengan petinggi PPATK. Baru kemudian Mahfud mengontak KPK dan minta kasus ini dilacak.
Kata PPATK Ihwal Data Keuangan Petinggi Setneg Esha Rahmanshah Abrar
Dalam pada itu, KPK mengatakan akan pelajari laporan sangkaan tindak pidana pencucian uang petinggi pajak Rafael Alun. Terhitung, sangkaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mengikutsertakan istri dan anak Rafael Alun.
“Jika pencucian uang belum sampai situ, akan selekasnya setelah ada elemen pidananya,” kata Deputi Penangkalan KPK Pahala Nainggolan pada Rabu 1 Maret 2023.
Pahala menjelaskan sekarang ini korps-nya akan terus mengonfirmasi masalah harta kekayaan Rafael Alun. Dia menyebutkan faksinya tengah mengonfirmasi laporan LHKPN Rafael Alun masa 2019-2021.
“Jika sudahkah ada tanda-tanda, satu kali lagi verifikasi saat ini masih jalan dan saya percaya membuka cuma sekali ini,” katanya saat dijumpai di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Walau demikian, Pahala menjelaskan barisan kedeputian yang dia memimpin tidak mempunyai wewenang ambil perlakuan bila bisa dibuktikan ada TPPU yang sudah dilakukan Rafael Alun. Tetapi, katanya, faksinya akan bekerjasama dengan kedeputian yang berkuasa nanti.
“Satu kali lagi wewenang penangkalan kan hanya sampai situ, jadi kami pindahin ke pengusutan dan dilanjutkan semua jenisnya,” tutur ia.
Awalnya, PPATK menyebutkan ada penemuan transaksi bisnis menyangsikan yang sudah dilakukan Rafael Alun. Pranata Jalinan Warga PPATK Natsir Kongah menjelaskan penemuan itu diperhitungkan mengarah ke TPPU
“Tiap hasil analitis, hasil pengecekan yang dikatakan ke penyidik berindikasikan tindak pidana pencucian uang,” kata Natsir pada Rabu 1 Maret 20223.
Berdasar document Laporan Harta Kekakayaan Pelaksana Negara (LHKPN) KPK, Rafael mempunyai harta sejumlah Rp 56 miliar. Hartanya itu terbanyak berbentuk property yang nilainya ditaksir capai Rp 51 miliar.
KPK memandang jumlah harta yang dipunyai Rafael Alun menyangsikan. Karena, sebagai petinggi Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak jumlah harta itu tidak sesuai profile upahnya.
Opsi Editor: Kunjungi Kantor Demokrat, Anies Baswedan Mengajak Beberapa ratus Kader Menyambut Kemenangan Bersama
Informasi Seterusnya
Sebutkan Negara Baik bila Hukumnya Baik, Mahfud Md: Kredibilitas Hakim Tidak Tergantung Ketentuan
11 menit yang lalu
Artikel Berkaitan
Sebutkan Negara Baik bila Hukumnya Baik, Mahfud Md: Kredibilitas Hakim Tidak Tergantung Ketentuan
Kata PPATK Ihwal Data Keuangan Petinggi Setneg Esha Rahmanshah Abrar
Ungkapkan Transaksi bisnis Menyangsikan Rp 349 Triliun, Mahfud Md: Lebih Bahaya dari Korupsi
Sri Mulyani Terangkan Asal Transaksi bisnis Menyangsikan Rp 349 T, Jatah Karyawan Kemenkeu?
Sri Mulyani Soroti Transaksi bisnis Laporan PPATK 2020 Rp 189 T: Surat yang Benar-benar Mencolok
FPI Sebutkan Pengakuan Erick Thohir Pacu Demonstrasi Tolak Kehadiran Tim nasional Israel Hari Ini
Referensi Informasi
Jokowi Ingin Kepimpinannya Terus-menerus, Hasto PDIP: Tidak boleh Sampai Seperti Terjadi di Jakarta
4 menit yang lalu
Penggugat: DPR Semestinya Malu, Guntur Hamzah Mushalla Etik 6 Jam Selesai Dikukuhkan Jokowi
4 jam yang lalu
Sandiaga Uno Mengharap Restu Prabowo Subianto untuk Berpindah ke PPP
6 jam yang lalu
Hakim MK Guntur Hamzah yang Dikukuhkan Jokowi Sah Mushalla Code Etik
7 jam yang lalu
Mahfud Md Sebutkan Keseluruhan Transaksi bisnis Menyangsikan Semakin bertambah Jadi Rp 349 Triliun
8 jam yang lalu
Sandiaga Terima Pinangan PPP Gorontalo jadi Calon presiden, Gerindra: Tidak Perlu Terlampau Serius Disikapi
9 jam yang lalu
Wamenkumham Penuhi Pengecekan KPK masalah Tuduhan Gratifikasi Rp 7 Miliyar
11 jam yang lalu
Anies Baswedan Sebutkan Ada Menko Ingin Ganti Konstitusi, Waketum Golkar Peringatkan Elit Politik Berikan Pengakuan yang Terang
1 hari kemarin
Argumen Jokowi Belum Perkenankan Polisi Check Hakim MK Dipandang Tidak Pas
1 hari kemarin
Masalah Penawaran Jadi Calon wakil presiden Anies Baswedan, Khofifah: Terima Kasih
1 hari kemarin
Sebutkan Negara Baik bila Hukumnya Baik, Mahfud Md: Kredibilitas Hakim Tidak Tergantung Ketentuan
11 menit yang lalu
Bila kredibilitas dan moralitas hakim kurang kuat, kata Mahfud Md, bisa terjadi transaksi bisnis jual beli.
Kata PPATK Ihwal Data Keuangan Petinggi Setneg Esha Rahmanshah Abrar
5 jam yang lalu
Karyawan Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetneg Esha Rahmanshah Abrar trending akhir-akhir ini karena istrinya ekspos harta alias flexing di sosial media. Kapan Pusat Laporan dan Analitis Transaksi bisnis atau PPATK akan memberikan data transaksi bisnis keuangan Esha?
Ungkapkan Transaksi bisnis Menyangsikan Rp 349 Triliun, Mahfud Md: Lebih Bahaya dari Korupsi
6 jam yang lalu
Mahfud Md mengatakan TPPU lebih susah disingkap daripada korupsi.
Sri Mulyani Terangkan Asal Transaksi bisnis Menyangsikan Rp 349 T, Jatah Karyawan Kemenkeu?
6 jam yang lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan hal transaksi bisnis menyangsikan Rp 300 triliun yang tersangkut karyawan Kementerian keuangan atau Kemenkeu.
Sri Mulyani Soroti Transaksi bisnis Laporan PPATK 2020 Rp 189 T: Surat yang Benar-benar Mencolok
7 jam yang lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bercerita, ada laporan dari Pusat Riset dan Analitis Transaksi bisnis Keuangan atau PPAT sebesar Rp 189,27 triliun pada 2020 lalu.
FPI Sebutkan Pengakuan Erick Thohir Pacu Demonstrasi Tolak Kehadiran Tim nasional Israel Hari Ini
7 jam yang lalu
Demonstrasi menampik kehadiran tim nasional Israel ke Indonesia sudah usai. FPI menyebutkan demonstrasi ini hari dipacu pengakuan Ketua PSSI Erick Thohir.
Mahfud Md Ungkapkan Adanya kemungkinan Transaksi bisnis Menyangsikan Rp 349 Triliun di Kemenkeu Bukan Uang Negara
7 jam yang lalu
Mahfud Md menyebutkan transaksi bisnis menyangsikan itu ada juga adanya kemungkinan tidak hanya dilaksanakan oleh karyawan Kementerian Keuangan.
Wamenkumham Edward Omar Sharief Hiariej Sebutkan Pengaduan IPW Tendensius
8 jam yang lalu
Wamenkumham mengatakan pengaduan IPW pada dianya tendensius ke arah fitnah.
Mahfud Md Sebutkan Keseluruhan Transaksi bisnis Menyangsikan Semakin bertambah Jadi Rp 349 Triliun
9 jam yang lalu
Mahfud MD mengatakan keseluruhan transaksi bisnis menyangsikan yang disampaikan PPATK bertambang dari Rp 300 triliun jadi Rp 349 triliun.
Wamenkumham Tidak Akan Adukan IPW: Peranan Mereka sebagai Kontrol Sosial
10 jam yang lalu
Wamenkumham Eddy Omar Sharif Hierij memperjelas tidak memberikan laporan kembali Ketua IPW Sugeng Tegar Santoso atas dakwaan gratifikasi Rp 7 Miliyar
Paling populer di Nasional
Hakim MK Guntur Hamzah yang Dikukuhkan Jokowi Sah Mushalla Code Etik
7 jam yang lalu
Penggugat: DPR Semestinya Malu, Guntur Hamzah Mushalla Etik 6 Jam Selesai Dikukuhkan Jokowi
6 jam yang lalu
Beragam Argumen Indonesia Tidak Tertarik Membuka Jalinan Diplomatik dengan Israel
20 jam yang lalu
3 Petinggi Ini Jadi Sorotan Khalayak Gara-gara Istrinya Ekspos Style Hidup Eksklusif
19 jam yang lalu
Hakim Guntur Hamzah Bisa dibuktikan Turut Ganti Keputusan MK, Ancamannya Peringatan Tercatat
9 jam yang lalu
14 jam yang lalu
Anwar Usman Sebut Sumpah Kedudukan Jadi Ketua Mahkamah Konstitusi
14 jam yang lalu
Anies Baswedan Sebutkan Ada Menko Ingin Ganti Konstitusi, Politisi Golkar Ngomong Ini
17 jam yang lalu
Hasto PDIP Memandang Surabaya Lebih Maju dari Jakarta Zaman Anies, NasDem: Perbandingannya Njomplang
6 jam yang lalu
KKP Persiapkan Peraturan Turunan Penangkapan Ikan Terarah
14 jam yang lalu
Terbaru di Nasional
Sebutkan Negara Baik bila Hukumnya Baik, Mahfud Md: Kredibilitas Hakim Tidak Tergantung Ketentuan
11 menit yang lalu
Jokowi Ingin Kepimpinannya Terus-menerus, Hasto PDIP: Tidak boleh Sampai Seperti Terjadi di Jakarta
46 menit yang lalu
Cerita Satrad 226 Buraen, Basis Radar Pemantau TNI AU di Sisi Selatan Paling luar Indonesia
1 jam yang lalu
Demokrat Sebutkan Perpu Cipta Kerja Telah Kehilangan Argumen Kegawatan Memaksakan
2 jam yang lalu
Sandiaga Uno Membuka Suara Masalah Pantun: Itu untuk Menyongsong Rekan-rekan di Gorontalo
2 jam yang lalu
PDIP Tekankan Tidak Ada Perselisihan Kebutuhan Walau Adik Ipar Jokowi Jadi Ketua MK
3 jam yang lalu
Jokowi Disuruh Perkenankan Polisi Check Hakim MK Selesai Guntur Hamzah Mushalla Etik
4 jam yang lalu
Wanita Meninggal Dimutilasi di Kaliurang, Keluarga Korban Mencuriga Bekas Suami
4 jam yang lalu
NasDem Sebutkan Anies Baswedan Akan Pisah Program Jokowi yang Dilanjutkan Bila Dipilih Sebagai Presiden
5 jam yang lalu
Syarief Hasan Senang LavAni Juara Proliga
5 jam yang lalu