Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mulai bicara masalah ada kritikan di sosial media masalah dianya yang baru ketahui sangkaan pencucian uang bekas Kepala Sisi Umum Ditjen Pajak Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo. Walau sebenarnya, sangkaan itu telah diendus oleh kewenangan berkaitan semenjak sepuluh tahun kemarin.

“10 tahun lalu saya tidak paham, orang saya bukan Menkopolhukam (saat itu),” kata Mahfud saat dijumpai selesai sidang cabinet bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023. Mahfud dikukuhkan Jokowi pada 23 Oktober 2019.

Scrambling for Indian Buffalo Meat

Sebutkan Negara Baik bila Hukumnya Baik, Mahfud Md: Kredibilitas Hakim Tidak Tergantung Ketentuan

Rafael Alun ialah orangtua dari Mario Dandy, remaja yang menyiksa David, anak pejabat GP Anshor. Kasus ini merambat kemanapun, satu diantaranya ungkap harta fenomenal Rafael yang tidak sesuai dengan pos kedudukannya. Buntutnya, Rafael dicabut dari kedudukannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan telah dicheck Komisi Pembasmian Korupsi.

Saat kasus penindasan pada David berikut Mahfud ketahui masalah sangkaan pencucian uang Rafael. Mahfud akui secara langsung mengontak Pusat Laporan dan Analitis Transaksi bisnis Keuangan (PPATK) untuk mengonfirmasi sangkaan ini. “Saya Ketua Team Pengarah Tindak Pidana Pencucian Uang, Sekretarisnya PPATK,” katanya.

“Itu bagaimana uangnya? Oh pak sepuluh tahun lalu telah kami adukan, tetapi oleh Komisi Pembasmian Korupsi tidak dilakukan tindakan,” kata Mahfud tirukan pembicaraannya dengan petinggi PPATK. Baru kemudian Mahfud mengontak KPK dan minta kasus ini dilacak.

Kata PPATK Ihwal Data Keuangan Petinggi Setneg Esha Rahmanshah Abrar

Dalam pada itu, KPK mengatakan akan pelajari laporan sangkaan tindak pidana pencucian uang petinggi pajak Rafael Alun. Terhitung, sangkaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mengikutsertakan istri dan anak Rafael Alun.

“Jika pencucian uang belum sampai situ, akan selekasnya setelah ada elemen pidananya,” kata Deputi Penangkalan KPK Pahala Nainggolan pada Rabu 1 Maret 2023.

Pahala menjelaskan sekarang ini korps-nya akan terus mengonfirmasi masalah harta kekayaan Rafael Alun. Dia menyebutkan faksinya tengah mengonfirmasi laporan LHKPN Rafael Alun masa 2019-2021.

“Jika sudahkah ada tanda-tanda, satu kali lagi verifikasi saat ini masih jalan dan saya percaya membuka cuma sekali ini,” katanya saat dijumpai di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Walau demikian, Pahala menjelaskan barisan kedeputian yang dia memimpin tidak mempunyai wewenang ambil perlakuan bila bisa dibuktikan ada TPPU yang sudah dilakukan Rafael Alun. Tetapi, katanya, faksinya akan bekerjasama dengan kedeputian yang berkuasa nanti.

“Satu kali lagi wewenang penangkalan kan hanya sampai situ, jadi kami pindahin ke pengusutan dan dilanjutkan semua jenisnya,” tutur ia.

Awalnya, PPATK menyebutkan ada penemuan transaksi bisnis menyangsikan yang sudah dilakukan Rafael Alun. Pranata Jalinan Warga PPATK Natsir Kongah menjelaskan penemuan itu diperhitungkan mengarah ke TPPU

“Tiap hasil analitis, hasil pengecekan yang dikatakan ke penyidik berindikasikan tindak pidana pencucian uang,” kata Natsir pada Rabu 1 Maret 20223.

Berdasar document Laporan Harta Kekakayaan Pelaksana Negara (LHKPN) KPK, Rafael mempunyai harta sejumlah Rp 56 miliar. Hartanya itu terbanyak berbentuk property yang nilainya ditaksir capai Rp 51 miliar.

KPK memandang jumlah harta yang dipunyai Rafael Alun menyangsikan. Karena, sebagai petinggi Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak jumlah harta itu tidak sesuai profile upahnya.

Opsi Editor: Kunjungi Kantor Demokrat, Anies Baswedan Mengajak Beberapa ratus Kader Menyambut Kemenangan Bersama

Informasi Seterusnya

Sebutkan Negara Baik bila Hukumnya Baik, Mahfud Md: Kredibilitas Hakim Tidak Tergantung Ketentuan

11 menit yang lalu

Artikel Berkaitan

Sebutkan Negara Baik bila Hukumnya Baik, Mahfud Md: Kredibilitas Hakim Tidak Tergantung Ketentuan

Kata PPATK Ihwal Data Keuangan Petinggi Setneg Esha Rahmanshah Abrar

Ungkapkan Transaksi bisnis Menyangsikan Rp 349 Triliun, Mahfud Md: Lebih Bahaya dari Korupsi

Sri Mulyani Terangkan Asal Transaksi bisnis Menyangsikan Rp 349 T, Jatah Karyawan Kemenkeu?

Sri Mulyani Soroti Transaksi bisnis Laporan PPATK 2020 Rp 189 T: Surat yang Benar-benar Mencolok

FPI Sebutkan Pengakuan Erick Thohir Pacu Demonstrasi Tolak Kehadiran Tim nasional Israel Hari Ini

Referensi Informasi

Jokowi Ingin Kepimpinannya Terus-menerus, Hasto PDIP: Tidak boleh Sampai Seperti Terjadi di Jakarta

4 menit yang lalu

Penggugat: DPR Semestinya Malu, Guntur Hamzah Mushalla Etik 6 Jam Selesai Dikukuhkan Jokowi

4 jam yang lalu

Sandiaga Uno Mengharap Restu Prabowo Subianto untuk Berpindah ke PPP

6 jam yang lalu

Hakim MK Guntur Hamzah yang Dikukuhkan Jokowi Sah Mushalla Code Etik

7 jam yang lalu

Mahfud Md Sebutkan Keseluruhan Transaksi bisnis Menyangsikan Semakin bertambah Jadi Rp 349 Triliun

8 jam yang lalu

Sandiaga Terima Pinangan PPP Gorontalo jadi Calon presiden, Gerindra: Tidak Perlu Terlampau Serius Disikapi

9 jam yang lalu

Wamenkumham Penuhi Pengecekan KPK masalah Tuduhan Gratifikasi Rp 7 Miliyar

11 jam yang lalu

Anies Baswedan Sebutkan Ada Menko Ingin Ganti Konstitusi, Waketum Golkar Peringatkan Elit Politik Berikan Pengakuan yang Terang

1 hari kemarin

Argumen Jokowi Belum Perkenankan Polisi Check Hakim MK Dipandang Tidak Pas

1 hari kemarin

Masalah Penawaran Jadi Calon wakil presiden Anies Baswedan, Khofifah: Terima Kasih

1 hari kemarin

Sebutkan Negara Baik bila Hukumnya Baik, Mahfud Md: Kredibilitas Hakim Tidak Tergantung Ketentuan

11 menit yang lalu

Bila kredibilitas dan moralitas hakim kurang kuat, kata Mahfud Md, bisa terjadi transaksi bisnis jual beli.

Kata PPATK Ihwal Data Keuangan Petinggi Setneg Esha Rahmanshah Abrar

5 jam yang lalu

Karyawan Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetneg Esha Rahmanshah Abrar trending akhir-akhir ini karena istrinya ekspos harta alias flexing di sosial media. Kapan Pusat Laporan dan Analitis Transaksi bisnis atau PPATK akan memberikan data transaksi bisnis keuangan Esha?

Ungkapkan Transaksi bisnis Menyangsikan Rp 349 Triliun, Mahfud Md: Lebih Bahaya dari Korupsi

6 jam yang lalu

Mahfud Md mengatakan TPPU lebih susah disingkap daripada korupsi.

Sri Mulyani Terangkan Asal Transaksi bisnis Menyangsikan Rp 349 T, Jatah Karyawan Kemenkeu?

6 jam yang lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan hal transaksi bisnis menyangsikan Rp 300 triliun yang tersangkut karyawan Kementerian keuangan atau Kemenkeu.

Sri Mulyani Soroti Transaksi bisnis Laporan PPATK 2020 Rp 189 T: Surat yang Benar-benar Mencolok

7 jam yang lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bercerita, ada laporan dari Pusat Riset dan Analitis Transaksi bisnis Keuangan atau PPAT sebesar Rp 189,27 triliun pada 2020 lalu.

FPI Sebutkan Pengakuan Erick Thohir Pacu Demonstrasi Tolak Kehadiran Tim nasional Israel Hari Ini

7 jam yang lalu

Demonstrasi menampik kehadiran tim nasional Israel ke Indonesia sudah usai. FPI menyebutkan demonstrasi ini hari dipacu pengakuan Ketua PSSI Erick Thohir.

Mahfud Md Ungkapkan Adanya kemungkinan Transaksi bisnis Menyangsikan Rp 349 Triliun di Kemenkeu Bukan Uang Negara

7 jam yang lalu

Mahfud Md menyebutkan transaksi bisnis menyangsikan itu ada juga adanya kemungkinan tidak hanya dilaksanakan oleh karyawan Kementerian Keuangan.

Wamenkumham Edward Omar Sharief Hiariej Sebutkan Pengaduan IPW Tendensius

8 jam yang lalu

Wamenkumham mengatakan pengaduan IPW pada dianya tendensius ke arah fitnah.

Mahfud Md Sebutkan Keseluruhan Transaksi bisnis Menyangsikan Semakin bertambah Jadi Rp 349 Triliun

9 jam yang lalu

Mahfud MD mengatakan keseluruhan transaksi bisnis menyangsikan yang disampaikan PPATK bertambang dari Rp 300 triliun jadi Rp 349 triliun.

Wamenkumham Tidak Akan Adukan IPW: Peranan Mereka sebagai Kontrol Sosial

10 jam yang lalu

Wamenkumham Eddy Omar Sharif Hierij memperjelas tidak memberikan laporan kembali Ketua IPW Sugeng Tegar Santoso atas dakwaan gratifikasi Rp 7 Miliyar

Paling populer di Nasional

Hakim MK Guntur Hamzah yang Dikukuhkan Jokowi Sah Mushalla Code Etik

7 jam yang lalu

Penggugat: DPR Semestinya Malu, Guntur Hamzah Mushalla Etik 6 Jam Selesai Dikukuhkan Jokowi

6 jam yang lalu

Beragam Argumen Indonesia Tidak Tertarik Membuka Jalinan Diplomatik dengan Israel

20 jam yang lalu

3 Petinggi Ini Jadi Sorotan Khalayak Gara-gara Istrinya Ekspos Style Hidup Eksklusif

19 jam yang lalu

Hakim Guntur Hamzah Bisa dibuktikan Turut Ganti Keputusan MK, Ancamannya Peringatan Tercatat

9 jam yang lalu

 

14 jam yang lalu

Anwar Usman Sebut Sumpah Kedudukan Jadi Ketua Mahkamah Konstitusi

14 jam yang lalu

Anies Baswedan Sebutkan Ada Menko Ingin Ganti Konstitusi, Politisi Golkar Ngomong Ini

17 jam yang lalu

Hasto PDIP Memandang Surabaya Lebih Maju dari Jakarta Zaman Anies, NasDem: Perbandingannya Njomplang

6 jam yang lalu

KKP Persiapkan Peraturan Turunan Penangkapan Ikan Terarah

14 jam yang lalu

Terbaru di Nasional

Sebutkan Negara Baik bila Hukumnya Baik, Mahfud Md: Kredibilitas Hakim Tidak Tergantung Ketentuan

11 menit yang lalu

Jokowi Ingin Kepimpinannya Terus-menerus, Hasto PDIP: Tidak boleh Sampai Seperti Terjadi di Jakarta

46 menit yang lalu

Cerita Satrad 226 Buraen, Basis Radar Pemantau TNI AU di Sisi Selatan Paling luar Indonesia

1 jam yang lalu

Demokrat Sebutkan Perpu Cipta Kerja Telah Kehilangan Argumen Kegawatan Memaksakan

2 jam yang lalu

Sandiaga Uno Membuka Suara Masalah Pantun: Itu untuk Menyongsong Rekan-rekan di Gorontalo

2 jam yang lalu

PDIP Tekankan Tidak Ada Perselisihan Kebutuhan Walau Adik Ipar Jokowi Jadi Ketua MK

3 jam yang lalu

Jokowi Disuruh Perkenankan Polisi Check Hakim MK Selesai Guntur Hamzah Mushalla Etik

4 jam yang lalu

Wanita Meninggal Dimutilasi di Kaliurang, Keluarga Korban Mencuriga Bekas Suami

4 jam yang lalu

NasDem Sebutkan Anies Baswedan Akan Pisah Program Jokowi yang Dilanjutkan Bila Dipilih Sebagai Presiden

5 jam yang lalu

Syarief Hasan Senang LavAni Juara Proliga

5 jam yang lalu