Perpu Cipta Kerja Masih tetap di Ulas di Pleno Partai Pekerja Siapkan Berhenti Nasional
Presiden Partai Pekerja Said Iqbal sebutkan faksinya siap-siap untuk lakukan tindakan berhenti nasional atas tanggapan DPR RI yang bersikeras mengulas Perpu Cipta Kerja, walau memperoleh tentangan dari beragam faksi.
Dia menyebutkan tindakan berhenti nasional ini nanti menggerakkan pekerja untuk stop produksi dan beberapa pekerja akan bergabung di muka gerbang pabrik sampai memunculkan penimbunan massa.
ICW Meminta Jokowi Tegur Firli masalah Masalah Penghentian Endar Priantoro dari KPK
“Berhenti nasional ini bukanlah tindakan di satu titik tertentu. Tapi beberapa pekerja stop produksi. Di hari yang ditetapkan, beberapa pekerja keluar beberapa pabrik dan bergabung di luar gerbang pabrik. Pasti di teritori industri bisa terjadi penimbunan massa,” tutur Said Iqbal dalam info tercatat pada 15 Maret 2023.
Iqbal menyentuh DPR RI cuma stempel dari legitimasi peraturan Pemerintahan. Dia kembali lagi memperjelas ke DPR tidak untuk tindak lanjuti RUU Cipta Kerja.
“DPR tidak boleh sekadar jadi tukang stempel dari peraturan pemerintahan. Karenanya, lewat kesempatan kali ini kami mengimbau pada DPR tidak untuk menetapkan Perppu omnibus law Cipta Kerja,” jelasnya.
Bantu Heru Budi, Prasetyo Edi: Lumrah ASN DKI Ingin Sholat Idul Fitri di Balai Kota, Sederhana
Iqbal terus mempropagandakan tidak untuk pilih partai yang memihak pada UU Cipta Kerja yang awalnya dibikin sistem omnibus law.
“Kami akan mempropagandakan tidak boleh tentukan parpol simpatisan omnibus law. Tidak boleh tentukan presiden yang pro omnibus law,” sambungnya.
Perpu Cipta Kerja sebagai wujud lain dari UU Cipta Kerja yang awalnya sudah dipastikan inkonstitusional terbatas oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam keputusannya, MK memerintah pemerintahan dan DPR untuk membenahi UU itu dalam kurun waktu 2 tahun.
Namun Presiden Jokowi malah menandatangani Perpu Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Cara Jokowi itu mendapatkan banyak hujatan karena dipandang tidak patuhi keputusan MK. Disamping itu, Jokowi dipandang menyalahi Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan jika Perpu cuma dapat dikeluarkan keadaan kegawatan yang memaksakan.
Argumen keadaan ekonomi global yang dapat memberikan ancaman keadaan ekonomi nasional, sama seperti yang dilemparkan pemerintahan, dipandang bukan sisi dari kegawatan yang memaksakan seperti termaktub dalam UUD 1945.
Perpu itu makin polemis sesudah DPR RI tidak berhasil menetapkannya pada periode saat sidang kemarin. Masalahnya dalam UUD 1945 dengan jelas disebut jika DPR cuma mempunyai waktu 1x saat sidang untuk menetapkan Perpu. Bila tidak ditetapkan, karena itu pemerintahan harus mengambilnya atau dalam kata lain lewat waktu. Meski begitu, DPR berkeras jika mereka bisa menetapkan Perpu Cipta Kerja jadi UU Cipta Kerja karena telah Perpu itu telah memperoleh kesepakatan di Tubuh Legislasi.
Informasi Seterusnya
Kementerian ESDM: Tidak Ada Kebocoran Document Penyidikan KPK masalah Kasus Sokongan Performa
1 menit yang lalu
Artikel Berkaitan
ICW Meminta Jokowi Tegur Firli masalah Masalah Penghentian Endar Priantoro dari KPK
Bantu Heru Budi, Prasetyo Edi: Lumrah ASN DKI Ingin Sholat Idul Fitri di Balai Kota, Sederhana
Masa lalu Tidak Terlewatkan Jokowi dan Iriana di PT Kertas Kraft Aceh, Ini Ceritanya
Koreksi UU ITE Sekarang Masih di Tahapan Memuat Inspirasi Public
Jokowi Keluarkan Kepres Ongkos Haji 2023, Keberangkatan Surabaya Paling Mahal
Paling populer: Jokowi Paparkan Argumen Import Beras Saat Panen Raya, THR Karyawan Swasta Cair Minggu Depan
Referensi Informasi
Kasatgas Kirim Surat ke Pimpinan KPK: Pencabutan Endar Priantoro Kacaukan Kerja Penyidikan
1 jam yang lalu
Beberapa fakta Bupati Meranti yang Diamankan KPK, Perkataan Polemis sampai Harta Kekayaan
2 jam yang lalu
PDIP Sangkal Bupati Kepulauan Meranti yang Terserang OTT KPK ialah Kadernya
4 jam yang lalu
Liburan Panjang, Lantas Lintasi Lajur Pucuk Kosong sampai Jumat Siang
4 jam yang lalu
Harta Bupati Meranti yang Tertangkap OTT KPK Rp 4,7 Miliar, Punyai 73 Sektor Tanah
9 jam yang lalu
OTT Bupati Meranti, KPK Tangkap Beberapa puluh Petinggi Pemkab dan Swasta
11 jam yang lalu
Bupati Meranti Tertangkap OTT KPK
14 jam yang lalu
Berjumpa Prabowo Subianto, Yusril Ihza Mahendar Sebutkan PBB Menyambut Baik Pembangunan Konsolidasi Besar
21 jam yang lalu
Pemerhati Sebutkan Pembangunan Konsolidasi Besar Sebagai Manuver Jokowi Untuk Paksa PDI
22 jam yang lalu
Pemerhati Sebutkan Pembangunan Konsolidasi Besar Sebagai Manuver Jokowi Untuk Paksa PDI
23 jam yang lalu
ICW Meminta Jokowi Tegur Firli masalah Masalah Penghentian Endar Priantoro dari KPK
4 menit yang lalu
Kurnia menyebutkan berdasar pernyataan Dewan Pengawas KPK, Endar Priantoro tidak pernah lakukan kekeliruan etik.
Bantu Heru Budi, Prasetyo Edi: Lumrah ASN DKI Ingin Sholat Idul Fitri di Balai Kota, Sederhana
6 jam yang lalu
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi memberikan dukungan sholat Idul Fitri di Mushola Fatahillah Balai Kota. Pendirian mushola itu disebutkan harapan Jokowi dan Ahok
Masa lalu Tidak Terlewatkan Jokowi dan Iriana di PT Kertas Kraft Aceh, Ini Ceritanya
11 jam yang lalu
Jokowi dan Iriana punyai masa lalu tidak terlewatkan di PT Kertas Kraft Aceh yang sekarang disetop.
Koreksi UU ITE Sekarang Masih di Tahapan Memuat Inspirasi Public
12 jam yang lalu
Anggota Komisi I DPR Christina Ariyani menyebutkan koreksi UU ITE sekarang masih dalam tahapan penghimpunan keterlibatan public.
Jokowi Keluarkan Kepres Ongkos Haji 2023, Keberangkatan Surabaya Paling Mahal
12 jam yang lalu
Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 Ongkos Penyelenggaraan Beribadah Haji Tahun 1444 Hijriah/2O23 Masehi yang Mengambil sumber Dari Ongkos Perjalanan Beribadah Haji dan Nilai Faedah tertanggal 6 April 2023.
Paling populer: Jokowi Paparkan Argumen Import Beras Saat Panen Raya, THR Karyawan Swasta Cair Minggu Depan
14 jam yang lalu
Informasi paling populer ekonomi dan usaha pada Kamis, 6 April 2023, diawali dari keterangan Presiden Jokowi masalah import beras dua juta ton saat panen raya.
Demonstrasi Tolak Perpu Cipta Kerja Usai, Lantas Lintasi Depan Gedung DPR Dapat Dijangkau Kembali
22 jam yang lalu
Tindakan demonstrasi tolak Perpu Cipta Kerja telah usai. Polisi sudah buka lajur jalan raya di muka Gedung DPR-MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.
Berjumpa Prabowo Subianto, Yusril Ihza Mahendar Sebutkan PBB Menyambut Baik Pembangunan Konsolidasi Besar
22 jam yang lalu
Yusril Ihza Mahendra mengunjungi tempat tinggal Prabowo Subianto untuk mengulas kerja sama politik antara Partai Gerindra dengan PBB.
Demonstrasi Tolak Perpu Cipta Kerja, Mahasiswa Mulai Bakar Banner dan Lempar Benda ke Gedung DPR-MPR
1 hari kemarin
Peserta demonstrasi dari kelompok BEM mengumandangkan penampikan pada Perpu Cipta Kerja di muka Gedung DPR-MPR, Jakarta. Tindakan masih tetap berlansung.
Pemerhati Sebutkan Pembangunan Konsolidasi Besar Sebagai Manuver Jokowi Untuk Paksa PDI
1 hari kemarin
Pembangunan Konsolidasi Besar dikatakan sebagai manuver Jokowi untuk menekan PDIP memberikan ticket penetapan Calon presiden dan Calon wakil presiden.
Paling populer di Nasional
OTT Bupati Meranti, Bekas Penyidik KPK Sebutkan Ada Campur Tangan Endar Priantoro
5 jam yang lalu
7 Bukti OTT Bupati Meranti Muhammad Adil, Urutan, Sangkaan Suap Penyediaan Jasa Umrah, sampai Uang Sitaan
5 jam yang lalu
Harta Bupati Meranti yang Tertangkap OTT KPK Rp 4,7 Miliar, Punyai 73 Sektor Tanah
10 jam yang lalu
OTT Bupati Meranti, Firli Bahuri Pastikan Telah Sama sesuai Koridor Hukum
13 jam yang lalu
Profile Bupati Meranti yang Diamankan KPK, Sebelumnya pernah Sebutkan Kemenkeu Berisi Iblis
13 jam yang lalu
13 jam yang lalu
OTT Bupati Meranti, KPK Tangkap Beberapa puluh Petinggi Pemkab dan Swasta
12 jam yang lalu
KPK Sita Uang di OTT Bupati Kepulauan Meranti
8 jam yang lalu
PDIP Sangkal Bupati Kepulauan Meranti yang Terserang OTT KPK ialah Kadernya
4 jam yang lalu
Masalah Penyanderaan Kapten Philips Max Mehrtens, OPM Mengajak TNI Perundingan Damai
7 jam yang lalu
Terbaru di Nasional
ICW Meminta Jokowi Tegur Firli masalah Masalah Penghentian Endar Priantoro dari KPK
4 menit yang lalu
Kasatgas Kirim Surat ke Pimpinan KPK: Pencabutan Endar Priantoro Kacaukan Kerja Penyidikan
1 jam yang lalu
Keputusan Bawaslu masalah Bagi-Bagi Amplop Politisi PDIP Dipandang Kurang Arif
1 jam yang lalu
OTT Bupati Kepulauan Meranti, Kemendagri Akan Tunjuk Wakilnya Sebagai Alternatif
1 jam yang lalu
Karyawan BPK Riau Turut Diamankan dalam OTT Bupati Kepulauan Meranti
1 jam yang lalu
BPJS Pastikan Warga Dapat Akses Servis saat Saat Liburan Lebaran
1 jam yang lalu
Tapak jejak Kabur Kekerasan Seksual Mei 98 di Surabaya
2 jam yang lalu
Ketua MUI Pusat Tolak Saran Penghilangan Referensi FKUB masalah Pendirian Rumah Beribadah
2 jam yang lalu
PAN Sebutkan Prabowo Punyai Kesempatan Digotong Jadi Calon presiden di Konsolidasi Besar
3 jam yang lalu
Berita Duka, Istri Wakapolri Gatot Eddy Tutup Umur
4 jam yang lalu