Perpu Cipta Kerja Masih tetap di Ulas di Pleno Partai Pekerja Siapkan Berhenti Nasional
Presiden Partai Pekerja Said Iqbal sebutkan faksinya siap-siap untuk lakukan tindakan berhenti nasional atas tanggapan DPR RI yang bersikeras mengulas Perpu Cipta Kerja, walau memperoleh tentangan dari beragam faksi.
Dia menyebutkan tindakan berhenti nasional ini nanti menggerakkan pekerja untuk stop produksi dan beberapa pekerja akan bergabung di muka gerbang pabrik sampai memunculkan penimbunan massa.
Presiden Jokowi dan Istri Tanam Padi di Jawa Timur
“Berhenti nasional ini bukanlah tindakan di satu titik tertentu. Tapi beberapa pekerja stop produksi. Di hari yang ditetapkan, beberapa pekerja keluar beberapa pabrik dan bergabung di luar gerbang pabrik. Pasti di teritori industri bisa terjadi penimbunan massa,” tutur Said Iqbal dalam info tercatat pada 15 Maret 2023.
Iqbal menyentuh DPR RI cuma stempel dari legitimasi peraturan Pemerintahan. Dia kembali lagi memperjelas ke DPR tidak untuk tindak lanjuti RUU Cipta Kerja.
“DPR tidak boleh sekadar jadi tukang stempel dari peraturan pemerintahan. Karenanya, lewat kesempatan kali ini kami mengimbau pada DPR tidak untuk menetapkan Perppu omnibus law Cipta Kerja,” jelasnya.
Jokowi Mengajak Warga Turut Sayembara Pilih Simbol IKN, Berhadiah 10 Motor Listrik
Iqbal terus mempropagandakan tidak untuk pilih partai yang memihak pada UU Cipta Kerja yang awalnya dibikin sistem omnibus law.
“Kami akan mempropagandakan tidak boleh tentukan parpol simpatisan omnibus law. Tidak boleh tentukan presiden yang pro omnibus law,” sambungnya.
Perpu Cipta Kerja sebagai wujud lain dari UU Cipta Kerja yang awalnya sudah dipastikan inkonstitusional terbatas oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam keputusannya, MK memerintah pemerintahan dan DPR untuk membenahi UU itu dalam kurun waktu 2 tahun.
Namun Presiden Jokowi malah menandatangani Perpu Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Cara Jokowi itu mendapatkan banyak hujatan karena dipandang tidak patuhi keputusan MK. Disamping itu, Jokowi dipandang menyalahi Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan jika Perpu cuma dapat dikeluarkan keadaan kegawatan yang memaksakan.
Argumen keadaan ekonomi global yang dapat memberikan ancaman keadaan ekonomi nasional, sama seperti yang dilemparkan pemerintahan, dipandang bukan sisi dari kegawatan yang memaksakan seperti termaktub dalam UUD 1945.
Perpu itu makin polemis sesudah DPR RI tidak berhasil menetapkannya pada periode saat sidang kemarin. Masalahnya dalam UUD 1945 dengan jelas disebut jika DPR cuma mempunyai waktu 1x saat sidang untuk menetapkan Perpu. Bila tidak ditetapkan, karena itu pemerintahan harus mengambilnya atau dalam kata lain lewat waktu. Meski begitu, DPR berkeras jika mereka bisa menetapkan Perpu Cipta Kerja jadi UU Cipta Kerja karena telah Perpu itu telah memperoleh kesepakatan di Tubuh Legislasi.
Beragam Manfaat Teh Daun Mint untuk Kesehatan, Dimakan di Banyak Negara
2 menit yang lalu
Artikel Berkaitan
Presiden Jokowi dan Istri Tanam Padi di Jawa Timur
Jokowi Mengajak Warga Turut Sayembara Pilih Simbol IKN, Berhadiah 10 Motor Listrik
Brigjen Endar Priantoro Dicabut KPK, Ini Kata Jokowi, Listyo Sigit, Mahfud MD, Novel Baswedan
PKS Sebutkan Ide Pembangunan Konsolidasi Besar Tidak Memberikan ancaman Konsolidasi Peralihan
Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru, Wamenkumham: Tidak untuk Jagalah Jokowi
Terbaru: Bantuan sosial Pangan Diteruskan Hari Ini, Stadion Indonesia Siap untuk Piala Dunia U-17
Referensi Informasi
Pencabutan Brigjen Endar Priantoro, Ambil Ulur Kapolri Listyo Sigit dan Ketua KPK Firli Bahuri
32 menit yang lalu
KPK Claim Pencabutan Endar Priantoro Sama sesuai Ketentuan dan Bebas Interferensi
1 jam yang lalu
Mahfud Md Berikan Support Kepribadian ke Romo Paschalis, Aktivis Kasus Perdagangan Orang
2 jam yang lalu
Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru, Wamenkumham: Tidak untuk Jagalah Jokowi
15 jam yang lalu
Prabowo Berjumpa Hary Tanoe, Ulas Kesempatan Kerja Sama Politik Menjelang Pemilu 2024
16 jam yang lalu
Gerindra Sebutkan Sandiaga Uno Positif Berpindah ke PPP
18 jam yang lalu
Kekuatan Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17, 25 Stadion Ini Siap Dipakai
19 jam yang lalu
Gerindra Sebutkan Sandiaga akan Koordinir dengan Partai Bila Akan Berpindah ke PPP
20 jam yang lalu
RUU Perampasan Asset Kurang Perkembangan, Ketua BEM Unpad: Kebutuhan DPR ke Mana?
22 jam yang lalu
KPK Pastikan Pencabutan Endar Priantoro Disetujui Lima Pimpinan
23 jam yang lalu
Presiden Jokowi dan Istri Tanam Padi di Jawa Timur
58 menit yang lalu
Presiden Jokowi bersama istri, Iriana Jokowi, bertandang ke Tuban, Jawa Timur. Tanam padi dan mengevaluasi pasar.
Jokowi Mengajak Warga Turut Sayembara Pilih Simbol IKN, Berhadiah 10 Motor Listrik
1 jam yang lalu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi ajak warga untuk turut sayembara pilih simbol IKN. Berhadiah 10 motor listrik.
Brigjen Endar Priantoro Dicabut KPK, Ini Kata Jokowi, Listyo Sigit, Mahfud MD, Novel Baswedan
3 jam yang lalu
Pencabutan Brigjen Endar Priantoro oleh KPK memetik masalah. Berikut komentar Presiden Jokowi, Kapolri Listyo Sigit, Mahfud MD, dan Novel Baswedan.
PKS Sebutkan Ide Pembangunan Konsolidasi Besar Tidak Memberikan ancaman Konsolidasi Peralihan
14 jam yang lalu
Ketua DPP PKS Almuzammil Yusuf menolak bila ide pembangunan konsolidasi besar akan menjadi teror untuk Konsolidasi Peralihan.
Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru, Wamenkumham: Tidak untuk Jagalah Jokowi
15 jam yang lalu
Wamenkumham Eddy Hiariej menyebutkan pasal penghinaan presiden di KUHP baru bukan membuat perlindungan Presiden Jokowi. Menjaga marwah presiden pada umumnya.
Terbaru: Bantuan sosial Pangan Diteruskan Hari Ini, Stadion Indonesia Siap untuk Piala Dunia U-17
16 jam yang lalu
Informasi terbaru: PT Pos Indonesia mulai salurkan Bantuan sosial pangan ini hari. Stadion Piala Dunia U-20 dapat untuk gelaran Piala Dunia U-17.
Jokowi Kunjungi Pasar Johar Baru Sekalian Untuk Amplop ke Pedagang, Berapakah Didalamnya?
17 jam yang lalu
Presiden Jokowi membagi amplop berisi uang ke beberapa pedagang saat bertandang ke Pasar Johar Baru di Jakarta Pusat.
Pleidoi Anak Buah Teddy Minahasa: Cahaya Bintang Sejati Semestinya Sinari Gelap, Bukan Bakar Melati
18 jam yang lalu
Bekas Kapolres Bukittinggi menuai pelajaran dari kasus peredaran sabu Irjen Teddy Minahasa yang menggeretnya.
Masalah Pencabutan Endar Priantoro Buat DPR sampai Jokowi Membuka Suara
18 jam yang lalu
Penghentian Endar Priantoro dari KPK memunculkan masalah. Bahkan juga, Jokowi sampai DPR turut memberi komentar
Permudah Penelusuran Investor, Jokowi Meminta Menteri PUPR Buat Peta RDTR Otorita IKN
18 jam yang lalu
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, menjelaskan faksinya disuruh oleh Presiden untuk membikin peta gagasan detil tata ruangan (RDTR) teritori Otorita IKN.
Paling populer di Nasional
KPK Pecat Brigjen Endar Priantoro, Bekas Penyidik KPK: Firli Bahuri Harus Hargai Kapolri dan Lembaga Polri
21 jam yang lalu
Brigjen Endar Priantoro Dicabut KPK, Ini Kata Jokowi, Listyo Sigit, Mahfud MD, Novel Baswedan
3 jam yang lalu
Deretan Ketentuan yang Dipakai KPK untuk Berhentikan Brigjen Endar Priantoro
14 jam yang lalu
IM57+ Memandang Argumentasi KPK Berhentikan Endar Priantoro Memiliki masalah
13 jam yang lalu
PDIP Singgung Anies Baswedan yang Diam masalah Tim nasional Israel di Piala Dunia U-20
22 jam yang lalu
22 jam yang lalu
Kekuatan Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17, 25 Stadion Ini Siap Dipakai
19 jam yang lalu
Masalah Brigjen Endar, Kapolri: KPK Kurang kuat Bila Polri Ambil Dua Anggotanya Secara Bersama
17 jam yang lalu
Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru, Wamenkumham: Tidak untuk Jagalah Jokowi
15 jam yang lalu
Pembebasan Anas Urbaningrum Diberitakan Undur karena Argumen Keamanan dan Kenyamanan
13 jam yang lalu
Terbaru di Nasional
4 Pengakuan Kapolri Masalah Brigjen Endar Priantoro Dicabut KPK
7 menit yang lalu
Prabowo Subianto Berjumpa Yusril Ihza Mahendra Sore Ini
13 menit yang lalu
Belum Komplet, Arsip Kasus Ismail Berlubang Cs Dibalikkan JPU ke Penyidik Bareskrim
21 menit yang lalu
Selainnya Diundang Mabes Polri, Dito Mahendra Diundang KPK Hari Ini
28 menit yang lalu
Ikatan Istri Pegawai Pegadaian Share ke Panti Bimbingan
37 menit yang lalu
Pencabutan Brigjen Endar Priantoro, Ambil Ulur Kapolri Listyo Sigit dan Ketua KPK Firli Bahuri
1 jam yang lalu
4 Claim KPK Masalah Pencabutan Endar Priantoro: Disepakati Lima Pimpinan sampai Tidak Terkait dengan Formulasi E
1 jam yang lalu
KPK Check 3 Orang masalah LHKPN Hari Ini, Salah Satunya Sekda Riau
1 jam yang lalu
Wamenkumham Sangkal Meminta Polisi Tentukan Ketua IPW Terdakwa Pencemaran Nama Baik
1 jam yang lalu
Majelis Wali Instruksi UNS Soroti Permendikbudristek: Memiliki bentuk Ketentuan tetapi Didalamnya Keputusan
1 jam yang lalu
Info
Jaringan Media
Media Sosial
Ambil Program Tempo