PKS Siap Tolong Faksi yang Ingin Tuntut Perpu Cipta Kerja ke MK
Lupa Kata Kode? Click di Sini
atau Masuk lewat
Belum Mempunyai Account Daftar di Sini
atau Daftar lewat
Telah Mempunyai Account Masuk di Sini
Verifikasi E-mail
Kami sudah mengirim link pengaktifan lewat e-mail ke rudihamdani@gmail.com.
Click link pengaktifan dan peroleh akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Bila Anda tidak terima e-mail,
Kirimkan Kembali Saat ini
Penelusuran Paling populer
Wartawan
M Julnis Firmansyah
Editor
Eko Ari Wibowo
Kamis, 23 Maret 2023 15:08 WIB
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan partainya masih tetap stabil menampik legitimasi Perpu Cipta Kerja jadi Undang-Undang. PKS sebelumnya sempat lakukan walk out dalam Rapat Pleno DPR RI pada Selasa, 21 Maret 2023.
“PKS sejak awal kali stabil menampik UU Ciptaker. Untuk Perpu lebih tegas kembali penolakannya, karena keputusan MK harusnya diulas bersama DPR,” tutur Mardani saat dikontak Tempo, Kamis, 23 Maret 2023.
Punyai Peluang Besar Menang, Kaesang Pangarep Dipandang Dapat Dongkel Suara PDIP di Depok
Adapun UU Cipta Kerja awalnya sudah dipastikan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi karena cacat formal pada proses legitimasinya. Tetapi, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi respon hal itu dengan mengeluarkan Ketentuan Pemerintahan Alternatif Undang-Undang (Perpu) Cipta Kerja di akhir tahun 2022.
Sesudah 3 bulan berakhir, DPR RI lakukan legitimasi Perpu itu jadi Undang-Undang. Mardani mengatakan partainya siap menolong faksi yang ingin kembali menuntut Perpu yang sudah ditetapkan jadi UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“PKS siap menolong beberapa faksi yang membutuhkan bahan atau kontribusi. Berkaitan tuntutan ke MK, monggo bila ada,” tutur Mardani.
Dorong Penyertaan TNI di Papua Diundangkan, Anggota DPR: Saat Ini Dapat Disebutkan dalam Keadaan Perang
Dalam pada itu, Konsolidasi sipil mengatakan masih menimbang untuk ajukan tuntutan UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Salah satunya pemicunya, konsolidasi sangsi pada kredibilitas MK saat Hakim Konstitusi Guntur Hamzah bisa dibuktikan mengganti frasa keputusan MK dan menyalahi sisi dari implementasi konsep kredibilitas dalam sapta karsa hutama.
“Kami masih menilai MK dapat dipercayai atau mungkin tidak, karena paling akhir kami menyaksikan misalkan ada hakim yang memanipulasi keputusan, tetapi cuma diberi ancaman peringatan lisan . Maka kami menyangsikan MK sementara sebagai proses penguji UU,” tutur perwakilan konsolidasi dari Yayasan Instansi Kontribusi Hukum Indonesia M. Isnur.
Isnur menyebutkan interferensi dari legislatif dan eksekutif ke MK cukup besar. Hal tersebut kelihatan saat pencabutan Hakim Aswanto oleh DPR karena mengatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Pemerintahan dipandang tidak ambil perlakuan apapun itu atas kesewenangan DPR itu.
“Itu kan proses pencabutan hakim yang buruk sekali dalam sejarah MK . Maka interferensi dari legislatif dan eksekutif benar-benar kuat sekali di MK . Maka kami menyaksikan ini MK telah dihancurkan sebegitu rupa oleh oligarki, oleh Eksekutif, dan legislatif,” kata Isnur.
Disamping itu, keragu-raguan ajukan tes materil ini ada karena preseden penerbitan Perpu Cipta Kerja oleh Presiden Jokowi sesudah MK mengatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.
“Pertanyaannya, jika esok MK menggagalkan kembali, Pemerintahan akan lakukan hal sama? Jadi ini muter-muter, ya,” tutur Isnur.
Atas dasar pemikiran itu, Isnur menjelaskan konsolidasi masih atur taktik untuk menantang UU Cipta Kerja yang sudah diedarkan DPR RI.
M JULNIS FIRMANSYAH
Opsi Editor: Koalisi BEM UI Tolak Legitimasi Perpu Jadi UU Cipta Kerja
Informasi Seterusnya
Tahun Politik, Dana Kelebihan Diwanti Wanti Supaya Tidak Digunakan Bancakaan Kampanye Partai politik
2 jam yang lalu
Artikel Berkaitan
Punyai Peluang Besar Menang, Kaesang Pangarep Dipandang Dapat Dongkel Suara PDIP di Depok
Dorong Penyertaan TNI di Papua Diundangkan, Anggota DPR: Saat Ini Dapat Disebutkan dalam Keadaan Perang
Sandiaga Uno Ngaku Mesra dengan PKS, PPP: Semua akan Disaksikan Sesudah Lebaran
Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja, Pekerja Mengancam Turunkan Massa Lebih Besar saat May Day
Partai Pekerja Gelar Demonstrasi di DPR Hari Ini, Menuntut RUU PPRT Ditetapkan
Diberitakan Berpindah ke PPP, Sandiaga Uno Akui Dekat Dengan PKS
Referensi Informasi
Dorong Penyertaan TNI di Papua Diundangkan, Anggota DPR: Saat Ini Dapat Disebutkan dalam Keadaan Perang
8 jam yang lalu
JPU Berkukuh Tuduhan Pencemaran Nama Baik pada Luhut Tidak Cacat Proses
9 jam yang lalu
Kompolnas Meminta Itwasum Audit Kasus Lenyapnya Barang Bukti BBM Ilegal Polda Kaltara
9 jam yang lalu
Wali Kota Sukabumi Sangkal Melarang Muhammadiyah Pakai Lega Merdeka untuk Sholat Id
11 jam yang lalu
Ada Rumor Kebocoran Document, KPK Pastikan Pengusutan Korupsi Tukin di Kementerian ESDM Masih Jalan
13 jam yang lalu
Brigjen Endar Priantoro Akan Adukan Firli Bahuri Cs ke Ombudsman RI Ini hari
14 jam yang lalu
Saat Jokowi Membuka Puasa Gunakan Kurma Didampingi Kanselir Jerman Olaf Scholz
15 jam yang lalu
KPK Sita Uang Rp 5,6 Miliar dalam Pemeriksaan Kasus Suap DJKA Kemenhub
16 jam yang lalu
4 Bukti Penangkapan Wali Kota Bandung Yana Mulyana, dari Code Musang King sampai Sepatu Louis Vuitton
17 jam yang lalu
Jokowi Terima Ketertarikan Investasi 3 Perusahaan Eropa: BASF, Eramet, Volkswagen
18 jam yang lalu
Punyai Peluang Besar Menang, Kaesang Pangarep Dipandang Dapat Dongkel Suara PDIP di Depok
1 jam yang lalu
Kesempatan Kaesang untuk menang Pemilihan kepala daerah 2024 besar dengan catatan ia harus selekasnya berproses dan berdialektika dengan warga Depok sejak awal kali.
Dorong Penyertaan TNI di Papua Diundangkan, Anggota DPR: Saat Ini Dapat Disebutkan dalam Keadaan Perang
8 jam yang lalu
Christina Aryani menggerakkan Presiden Jokowi selekasnya mengeluarkan ketentuan presiden berkenaan penyertaan TNI dalam hadapi OPM yang di Papua
Sandiaga Uno Ngaku Mesra dengan PKS, PPP: Semua akan Disaksikan Sesudah Lebaran
11 jam yang lalu
Awiek menyebutkan partainya menyongsong positif bila Sandiaga Uno pada akhirannya putuskan menentukan PPP sebagai rumah anyarnya.
Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja, Pekerja Mengancam Turunkan Massa Lebih Besar saat May Day
11 jam yang lalu
Massa dari Partai Pekerja memberikan ancaman akan gelar demonstrasi yang semakin lebih besar saat May Day untuk menuntut DPR menggagalkan UU Cipta Kerja
Partai Pekerja Gelar Demonstrasi di DPR Hari Ini, Menuntut RUU PPRT Ditetapkan
19 jam yang lalu
Iqbal menjelaskan ada sembilan rumor yang dipermasalahkan Partai Pekerja dalam UU Cipta Kerja,
Diberitakan Berpindah ke PPP, Sandiaga Uno Akui Dekat Dengan PKS
1 hari kemarin
Sandiaga Uno mengatakan kedekatannya dengan PKS telah terikat lama.
Konsolidasi Peralihan Angkat Anies Baswedan Calon presiden 2024, Ini Jumlah Presidential Threshold 3 Partai politik
2 hari kemarin
Partai politik Nasdem bergabung dengan Demokrat dan PKS dalam Konsolidasi Peralihan, mengangkat Anies Baswedan sebagai Calon presiden 2024. Ini presidential threshold.
Masalah RUU Perampasan Asset Siap Dikirimkan ke DPR, Ini Keterangan Komplet Mahfud Md
2 hari kemarin
Mahfud Md mengatakan semua kementerian dan instansi pemerintah sudah menyetujui draft RUU Perampasan Asset yang hendak selekasnya dikirim ke DPR.
Wali Kota Bandung Yana Mulyana Terkena OTT KPK, Ini Profile dan Harta Kekayaannya
2 hari kemarin
Wali Kota Bandung Yana Mulyana terkena OTT KPK. Siapa ia dan berapakah harta kekayaannya?
Pengajuan RUU Perampasan Asset ke DPR Nantikan Jokowi Pulang dari Jerman
3 hari kemarin
Mahfud MD menyebutkan faksinya akan ajukan dokumen substansif RUU Perampasan Asset ke DPR RI sehabis pulang Presiden Jokowi dari Jerman.
Paling populer di Nasional
Tiktoker Kritikan Lampung, Mahfud MD Turun Tangan, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Disoroti
14 jam yang lalu
4 Bukti Penangkapan Wali Kota Bandung Yana Mulyana, dari Code Musang King sampai Sepatu Louis Vuitton
17 jam yang lalu
1 Prajurit Meninggal dalam Operasi Pembebasan Pilot Susi Air, Ini Urutan dan Perkataan Duka dari Panglima TNI
20 jam yang lalu
AHY Paksa Negara Bertanggung Jawab atas Luruhnya Prajurit di Papua
11 jam yang lalu
Lawatan Polisi ke Orang Tua Tiktoker Bima Yudho Saputro, Polda Lampung: Berikan Pelindungan
12 jam yang lalu
8 jam yang lalu
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Ngomong Ini Selesai Dinilai Netizen Masalah Lampung Tidak Maju-maju
14 jam yang lalu
Tanggapan KPK dan Pemerhati Masalah Muhammad Adil yang Diperhitungkan Agunkan Kantor Bupati Meranti ke Bank
14 jam yang lalu
Jokowi Terima Ketertarikan Investasi 3 Perusahaan Eropa: BASF, Eramet, Volkswagen
20 jam yang lalu
Bank Riau Kepri Syariah Sangkal Bupati Kepulauan Meranti Agunkan Kantornya untuk Utang
6 jam yang lalu
Terbaru di Nasional
Tahun Politik, Dana Kelebihan Diwanti Wanti Supaya Tidak Digunakan Bancakaan Kampanye Partai politik
2 jam yang lalu
Gempuran TPNPB-OPM, Anggota Komisi I DPR Sebutkan Jumlah Korban TNI 6 Orang dan 21 Masih Lenyap
3 jam yang lalu
Endar Priantoro Sampaikan Laporan Sangkaan Maladministrasi, Ombudsman: Kami Riset Ditambah Dulu
4 jam yang lalu
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Penilaian Operasi Penelusuran Pilot Susi Air
4 jam yang lalu
Syarief Hasan Meminta Project Kereta Cepat Dipelajari
5 jam yang lalu
HNW Meminta Pemerintahan Konsentrasi Intisari RUU Perampasan Asset
5 jam yang lalu
Muhammadiyah Pekalongan dan Sukabumi Pada akhirnya Bisa Pakai Lapangan untuk Sholat Idul Fitri pada 21 April
5 jam yang lalu
Bank Riau Kepri Syariah Sangkal Bupati Kepulauan Meranti Agunkan Kantornya untuk Utang
6 jam yang lalu
Kapolri Perintahkan Peletakan Polisi Mengenakan seragam saat Sholat Idul Fitri
7 jam yang lalu
Endar Priantoro Adukan Firli Bahuri Cs Atas Sangkaan Maladministrasi ke Ombudsman RI
7 jam yang lalu
Info
Jaringan Media
Media Sosial
Ambil Program Tempo