RS Royal Progress Gandeng BPJamsostek Lingungi Karyawan Rawan
Indonesia terdaftar mempunyai 92 juta karyawan yang mempunyai potensi mendapatkan pelindungan dari BPJamsostek, tetapi tetap diketemukan sekitaran 65 % pada mereka yang masih belum dengan status sebagai anggota aktif berdasar pungutan yang perlu disanggupi.
Untuk memberikan dukungan Pergerakan Nasional Pelindungan Karyawan Rawan yang diprakarsai oleh pemerintahan, Rumah Sakit Royal Progress gandeng BPJamsostek untuk memberi agunan sosial ketenagakerjaan untuk beberapa karyawan rawan terutamanya di Jakarta Utara.
Kerjakan Kiprah Manis di Persib Rezaldi Hehanusa Memimpin Viking Clap
Ramai Protes Lembur Tidak Dibayarkan, Bagaimana Ketentuan Masalah Kerja Lembur Menurut UU?
Awalnya, BPJamsostek sebagai salah satunya usaha protektif penting untuk mendapatkan pelindungan dari beragam resiko saat bekerja bila terjadi suatu hal yang tidak diharapkan. Terutama untuk mereka yang mempunyai kategorisasi sebagai karyawan rawan, diantaranya seperti tenaga medis, karyawan sosial, karyawan kerohanian, penjual minuman dan makanan keliling, sampai pengantar pengantar, dan karyawan rawan yang lain.
Direktur Khusus Rumah Sakit Royal Progress, Ivan R. Setiadarma, menjelaskan, teamnya menyongsong baik Pergerakan Nasional Pelindungan Karyawan Rawan yang diprakarsai oleh pemerintahan Indonesia dalam jaga keselamatan beberapa karyawan supaya mempunyai pelindungan keamanan dan kesehatan yang jelas.
Teamnya juga semangat untuk bersinergi bersama BPJamsostek dalam melangsungkan program bantuan pelindungan Agunan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Agunan Kematian (JKM). “Program ini diperuntukkan untuk beberapa ribu peserta yang bukan terhitung dalam kelompok yang menerima gaji (BPU) dan belum jadi peserta BPJamsostek karena keadaan dan keterbatasan,” ucapnya dalam info jurnalis yang diterima Tempo pada 4 Februari 2023.
Melihat Resiko Kesehatan Psikis yang Rawan Dirasakan Beberapa Karyawan
“Kami mengharap support itu bisa menolong karyawan rawan di tempat untuk terlindung dari resiko kesehatan yang kemungkinan terjadi pada tempat kerja,” kata Ivan.
Derice Sumantri, Direktur Healthcare Divisi Progress Grup, menjelaskan, teamnya yakini jika servis kesehatan untuk warga terus diperkembangkan lewat servis terpadu yang mengikutsertakan beragam faksi dimulai dari team klinis, pasien dan keluarganya, mitra korporasi, asuransi sampai BPJS sebagai instansi penjamin sosial. “Ini bisa dilaksanakan dengan terus tingkatkan kualitas servis, meluaskan capaian servis, dan terus berusaha untuk membuat kolaborasi antara faksi yang turut serta dalam servis kesehatan,” ucapnya.
Dia juga yakin jika ada imbas baik dengan terus bekerja bersama dan bersinergi. “Kami bisa memberi servis kesehatan yang bisa tingkatkan kualitas hidup warga,” kata Derice.
Informasi Seterusnya
Bahaya Mengontrol Pasangan
25 menit yang lalu
Artikel Berkaitan
Ramai Protes Lembur Tidak Dibayarkan, Bagaimana Ketentuan Masalah Kerja Lembur Menurut UU?
Melihat Resiko Kesehatan Psikis yang Rawan Dirasakan Beberapa Karyawan
Trending Karyawan PT SAI Apparel Industries Kerja Lembur Tidak Dibayarkan, Kemnaker: Ada Pelanggaran
Karyawan PT SAI Aparel Industries Protes Lembur Tidak Dibayarkan, Ini Videonya yang Trending
Beberapa ribu Karyawan di Industri Sepatu Tangerang Terkena PHK, Kenyataannya?
BPJS Ketenagakerjaan Berikan Penghargaan untuk Pemkab Muna Barat
Apakah yang dimaksud dengan lembur, apa ini ditata di Undang-undang dan bagaimana penataan pembayaran gaji lembur itu?
Permasalahan kesehatan psikis salah satunya keadaan yang rawan dirasakan beberapa karyawan
Selesai video trending, Kemnaker mengecek dan mendapati PT SAI Apparel Industries lakukan pelanggaran karena tidak bayar lembur pegawainya.
Sebuah video trending di sosial media TikTok. Video itu menunjukkan beradu argument seorang karyawan dengan atasannya di PT SAI Apparel Industries mengenai lembur yang tidak dibayarkan.
Beberapa ribu karyawan di industri sepatu Tangerang, Banten terserang penghentian hubungan kerja (PHK).
Pemkab Muna Barat sudah mendaftar 2.270 karyawan Non ASN dan 10.424 karyawan rawan.
Beberapa federasi di bagian digital memandang peristiwa badai PHK ini saat ini masih mempunyai potensi terjadi pada 2023. Ini penyebabnya.
Periode kerja dihitung semenjak ada jalinan kerja di antara pebisnis dan karyawan berdasar kesepakatan kerja yang disetujui oleh ke-2 faksi.
Housewarming ini memudahkan servis dengan digitalisasi.
Duta Besar RI untuk Korea Selatan (Korsel) Gandi Sulistiyanto buka kesempatan untuk karyawan trampil untuk berkreasi di Negeri Ginseng.