Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebutkan partainya masih tetap memberikan dukungan pemakaian mekanisme seimbang terbuka dalam Penyeleksian Umum atau Pemilu 2024. Menurutnya, sekarang ini keadaan politik Indonesia relatif konstan dengan memakai mekanisme ini.
Walau begitu, Paloh menyebutkan sekarang ini tuntutan pada mekanisme seimbang terbuka di Mahkamah Konstitusi tengah diolah. Oleh karenanya, katanya, sekarang ini warga cuma dapat menanti keputusan yang diketuk majelis hakim MK.
Yusril Perkiraan Pengadilan Tinggi Tidak Luluskan Keputusan PN Jakpus Masalah Penangguhan Pemilu
Mendekati Anas Urbaningrum Bebas April 2023 Ada Baliho Bertulis Nantikan Beta Bale
“Bagaimana hasil keputusan MK, dalam mekanisme seimbang terbuka kah dalam kepimpinan yang kita jaga, atau kesempatan mekanisme seimbang tertutup,” kata Paloh di Kantor DPP Partai Demokrat, Rabu, 22 Februari 2023.
Bila Pemilu diadakan dengan mekanisme seimbang tertutup, Paloh cemas hal tersebut akan memberikan ancaman kestabilan politik di Indonesia. Dia mengucapkan syukur sikap 8 fraksi dari 9 fraksi parlemen dan pemerintahan bermufakat memberikan dukungan mekanisme seimbang terbuka.
“Bila di luar suatu hal yang mungkin, kekuatan akal sehat kami, perkiraan kami, semoga kami salah, teror instabilitas janganlah sampai terjadi,” kata Paloh.
Saat Jokowi, Ganjar dan Prabowo Blusukan ke Sawah di Jawa tengah
Paloh hakulyakin ajang Pemilu 2024 kedepan akan berjalan dalam situasi yang lebih berteman. Menurutnya, opsi bisa berlainan, tetapi loyalitas pada persatuan masih tetap yang khusus.
“Jika Pemilu mendatang masih juga dalam situasi yang tidak menakutkan, tidak menghancurkan persatuan, dan kemiripan antara kita,” katanya.
Adapun ini hari, Paloh mengunjungi Kantor Demokrat dan berjumpa dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Salah satunya rumor yang mereka bahas ialah ihwal mekanisme seimbang terbuka.
Seirama dengan Paloh, AHY memberikan dukungan penuh mekanisme Pemilu masih tetap dikerjakan memakai seimbang terbuka. Menurutnya, seimbang terbuka ialah mekanisme yang terbaik dan berkaitan yang diperlukan dalam demokrasi Indonesia.
Bila MK merestui pemakaian mekanisme coblos gambar partai, AHY menyebutkan demokrasi Indonesia akan mundur beberapa tahun ke belakang. Dia ikut menyorot hak pilihan warga yang direduksi bila Pemilu memakai mekanisme itu.
“Tidakkah kita ingin pilih yang terbaik? Maka dari itu, janganlah sampai ada hak masyarakat yang dirampas hingga masyarakat dipaksakan untuk seperti beli kucing dalam karung,” kata AHY.
AHY ikut menyorot tuntutan pada mekanisme Pemilu di tengah-tengah tingkatan yang telah jalan. Ia menyebutkan usaha itu sebagai masalah yang mengakibatkan keadaan perpolitikan Indonesia tidak tenang.
Walau sebenarnya, katanya, untuk rumor yang penting seperti mekanisme Pemilu, harusnya seluruh pihak diikutsertakan dan dibawa berbicara.
“Tidak boleh ada paksaan-paksaan tertentu yang dapat kita sesalkan sebagai bangsa. Maka dari itu, kami setuju jika ini semuanya wajib kita menjaga,” kata AHY.
Opsi Editor: Surya Paloh Sebutkan Sikap Pemerintahan Telah Terang Bantu Pemilu Seimbang Terbuka
Informasi Seterusnya
Ini Kata PPATK masalah Transaksi bisnis Rp 300 Triliun Karyawan Kemenkeu
17 menit yang lalu
Artikel Berkaitan
Yusril Perkiraan Pengadilan Tinggi Tidak Luluskan Keputusan PN Jakpus Masalah Penangguhan Pemilu
Saat Jokowi, Ganjar dan Prabowo Blusukan ke Sawah di Jawa tengah
Menjaga Netralitas, Panglima TNI Perintahkan Polisi Militer Tindak Prajurit yang Gunakan Atribut Partai politik
Komisi II DPR Menunda Raker dengan KPU Ulas masalah Menunda Pemilu 2024
Partai Sempurna Siap Cabut Tuntutan pada KPU Bila Diloloskan jadi Peserta Pemilu 2024.
Moeldoko Ngomong Istana Tidak akan Interferensi Proses Hukum masalah Menunda Pemilu 2024
Referensi Informasi
Polisi Tilang Wisatawan Asing Pelanggar Lalu Lintasi di Bali
1 jam yang lalu
Sekretaris MA Hasbi Hasan Bungkam ke Reporter Sehabis Dicheck KPK
5 jam yang lalu
Selidik Pemicu Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Polisi Sudah Meminta Info pada 24 Orang
6 jam yang lalu
KPK Ungkapkan Trend Tidak Sertakan Surat Kuasa di Dalam LHKPN
7 jam yang lalu
Luhut Berikan Berkabung Longsor Natuna, Peringatkan Masalah Menjaga Lingkungan
8 jam yang lalu
Bencana Kanjuruhan, Security Officer Arema FC Suko Sutrisno Dijatuhi vonis 1 Tahun Penjara
9 jam yang lalu
Foto Dian Pelajardi ‘Lurah Punk’ yang Trending di Media Sosial
10 jam yang lalu
Esok, KPU Daftarkan Memory Banding Masalah Penangguhan Pemilu 2024
11 jam yang lalu
Bencana Kanjuruhan, Ketua Panpel Arema FC Dijatuhi vonis 1 Tahun 6 Bulan
12 jam yang lalu
Zainuddin Amali Berikan Surat Pemunduran Diri Sebagai Menpora ke Istana
13 jam yang lalu
Yusril Perkiraan Pengadilan Tinggi Tidak Luluskan Keputusan PN Jakpus Masalah Penangguhan Pemilu
5 jam yang lalu
Yusril Ihza memprediksikan Pengadilan Tinggi tidak akan merestui keputusan penangguhan Pemilu 2024 yang awalnya diputuskan PN Jakarta Pusat.
Saat Jokowi, Ganjar dan Prabowo Blusukan ke Sawah di Jawa tengah
8 jam yang lalu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengevaluasi panen raya di Dusun Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa tengah.
Menjaga Netralitas, Panglima TNI Perintahkan Polisi Militer Tindak Prajurit yang Gunakan Atribut Partai politik
1 hari kemarin
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjelaskan pelanggaran disiplin dan peraturan prajurit TNI pada 2022 bertambah 50,6 % dibandingkan 2021.
Komisi II DPR Menunda Raker dengan KPU Ulas masalah Menunda Pemilu 2024
1 hari kemarin
Rapat ini ingin diadakan terkait dengan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintah KPU tunda Pemilu 2024.
Partai Sempurna Siap Cabut Tuntutan pada KPU Bila Diloloskan jadi Peserta Pemilu 2024.
1 hari kemarin
Partai Sempurna mengatakan siap cabut tuntutan pada KPU bila diloloskan sebagai peserta Pemilu 2024.
Moeldoko Ngomong Istana Tidak akan Interferensi Proses Hukum masalah Menunda Pemilu 2024
1 hari kemarin
Moeldoko menjelaskan masalah itu tidak ada hubungan dengan pemerintahan.
PPP dan PBB akan Bertemu, Mardiono: Ulas Koordinir Pemilu 2024
1 hari kemarin
Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menjelaskan akan berjumpa Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra minggu kedepan.
Bekas Ketua Bawaslu Sebutkan KPU Belum Perlihatkan Tingkah akan Banding Keputusan Penangguhan Pemilu
2 hari kemarin
KPU dipandang belum memperlihatkan cara riil akan ajukan banding keputusan penangguhan Pemilu 2024.
Pemilu 2024 Diundur? Melihat Kembali Bunyi Komplet Keputusan PN Jakarta Pusat ke KPU
2 hari kemarin
Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintah KPU tunda Pemilu 2024 memetik banyak gunjingan. Seperti apakah bunyi komplet keputusan itu?
Masalah Partai Sempurna, KPU dan Bawaslu Dipandang Punyai Peran
2 hari kemarin
KPU dan Bawaslu disebutkan punyai peran dalam masalah Partai Sempurna yang selanjutnya menyebabkan keluarnya keputusan penangguhan Pemilu oleh PN Jakpus.
Paling populer di Nasional
Hebat Nasional: Argumen Panglima TNI Tidak Kerahkan Pasukan Khusus Lepaskan Pilot Susi Air, Transaksi bisnis Menyangsikan Rp 300 T di Kemenkeu
19 jam yang lalu
Alihkan Depo Plumpang atau Masyarakat? Ma’ruf Amin dan Luhut Pandjaitan Tidak Sama pendapat, Ini Kata Jokowi
19 jam yang lalu
Argumen Mahfud MD Ungkapkan Transaksi bisnis Menyangsikan Rp 300 T di Kemenkeu ke Khalayak
16 jam yang lalu
Amnesty International Indonesia: Aparatur Harus Cabut Tuntutan pada Haris Azhar dan Fatia
17 jam yang lalu
Mahfud MD Ngomong Transaksi bisnis Menyangsikan di Kemenkeu Rp 300 Triliun Penumpukan Semenjak 2009
19 jam yang lalu
14 jam yang lalu
Esok, KPK Berikan Data 134 Karyawan Pajak Punyai Saham ke Kemenkeu
11 jam yang lalu
Bukti Crazy Rich Surabaya Wahyu Kenzo: Ekspos Style Hidup Eksklusif dan Photo Bersama Petinggi Khalayak
18 jam yang lalu
PPATK dan KPK Dapatkan Uang Rafael Alun Rp 37 Miliar di Safe Deposit Box
4 jam yang lalu
Laporan Transaksi bisnis Menyangsikan Rp300 Triliun Semenjak 2009, Mahfud MD: Didiemin Kemenkeu
16 jam yang lalu
Terbaru di Nasional
Ini Kata PPATK masalah Transaksi bisnis Rp 300 Triliun Karyawan Kemenkeu
17 menit yang lalu
KPK akan Benahi Proses LHKPN
2 jam yang lalu
Jokowi Mengajak Warga Isi SPT Pajak
3 jam yang lalu
Mas Dhito Meminta Duta Jenis Turut Berperanan dalam Penangkalan Pernikahan Awal
3 jam yang lalu
Yusril Sebutkan Partai Bulan Bintang akan Berjumpa PPP: Ulas Kerja Sama Politik
3 jam yang lalu
Bamsoet Mengajak Angkatan Muda Turut serta Pengokohan Mekanisme Hukum Nasional
4 jam yang lalu
Team DVI Polri Rampungkan Analisis 15 Korban Kebakaran Depo Plumpang
4 jam yang lalu
Check Sekretaris Mahkamah Agung, KPK Pelajari Masalah Saluran Uang
4 jam yang lalu
PPATK dan KPK Dapatkan Uang Rafael Alun Rp 37 Miliar di Safe Deposit Box
4 jam yang lalu
KPK Sebutkan Ada Kekuatan Rugi Negara Rp 4,5 Triliun dari Tata Urus Jalan Tol
4 jam yang lalu